Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Serap Anggaran Sektor Konstruksi

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk meningkatkan daya serap anggaran yang masih rendah terutama untuk sektor konstruksi, kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Andi Rukman Karumpa.

"Sektor yang secara pasti dapat digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara," kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Menurut dia, pada saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional pada kuartal pertama tahun 2015 ini masih sangat rendah. Ia berpendapat, lemahnya pertumbuhan itu antara lain karena ekonomi nasional masih ditopang oleh sektor konsumsi.

"Pada sisi lain, Indonesia menghadapi ancaman kenaikkan harga minyak dunia, defisit transaksi berjalan sebab adanya pengetatan ekspor bahan mentah implementasi UU Minerba, serta tidak menentunya harga komoditas seperti CPO di pasar dunia," katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Profesor FX Sugiyanto meminta pemerintah menerbitkan peraturan mengenai perencana anggaran negara agar tercipta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebaiknya ada peraturan yang secara khusus mengatur agar aparat perencana yang mengurusi anggaran berasal dari profesional, bukan dari birokrat," ujar Sugiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI yang bertema Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk Optimalisasi APBN di Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut dia, terdapat banyak aparat perencana di tingkat daerah yang belum memiliki kapabilitas memadai untuk menyusun anggaran hingga program prioritas daerah.

Padahal, hasil kerja para perencana anggaran tingkat provinsi, kabupaten dan kota tersebut akan berpengaruh pada kebijakan dan anggaran pusat karena program-program berskala nasional didasarkan dari perencanaan yang mereka susun.

Ia menuturkan, kurangnya kemampuan para birokrat ini disebabkan karena kompetensi dan bimbingan yang mereka dapatkan dari sejumlah ahli masih belum cukup. "Banyak perencana yang telah dibimbing, malah kemudian dipindahkan ke daerah lain, sehingga pengetahuannya masih kurang," katanya. (Ant)