Thailand Dapat Kartu Kuning dari UE, Menteri Susi: Kita Harus Manfaatkan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan produk perikanan dari Thailand telah diberikan kartu kuning atau peringatan dari Uni Eropa yang mengakibatkan produk perikanan Thailand dibatasi memasuki pasar Uni Eropa.

"Kita harus dapat memanfaatkan momentum ini," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Menurut Susi, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah berangkat ke kantor pusat Uni Eropa di Brussels, Belgia, dan hasilnya sanksi diberikan kepada Thailand oleh Uni Eropa.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, berbagai pihak juga telah menolak produk perikanan dari Thailand sehingga potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan industri perikanan Indonesia. Apalagi, Menteri Susi mengingatkan bahwa selama 15 tahun terakhir telah banyak usaha perikanan tangkap di Tanah Air yang mengalami kebangkrutan antara lain karena kekurangan pasokan ikan yang selama ini dicuri pihak asing.

Dengan aktivitas pencurian ikan yang merajalela di kawasan perairan nasional, ujar dia, maka Indonesia juga mengalami banyak kerugian karena banyaknya unit pengolahan yang berhenti sehingga memutuskan mata pencaharian serta hilangnya potensi pemasukan kepada negara.

Ia menegaskan bahwa banyaknya aktivitas pencurian ikan juga kerap terjadi dalam modus perusahaan penanaman modal asing yang bekerja sama dengan oknum aparat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengatakan bahwa hal yang perlu dicermati yakni modus pendirian badan usaha di sektor kelautan dan perikanan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga sebenarnya merupakan pelaku pencurian ikan.

"Saya mengingatkan adanya modus usaha yang berbaju 'foreign direct investment' atau penanaman modal asing," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia mengingatkan bahwa pencuri ikan adalah para penyusup yang mengambil kedaulatan baik kedaulatan negara maupun kedaulatan ekonomi khususnya di sektor perikanan Indonesia.

"Pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) menginginkan bangsa kita untuk lebih berdaulat. Program utama yang menjadi prioritas selama berbulan-bulan ini adalah memerangi pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia," kata Menteri menegaskan. (Ant)