Ibas Bela Sang Ayah Soal IMF

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan agar Presiden Jokowi tidak mengeluarkan pendapat terkait utang IMF sebelum mendapatkan informasi yang akurat.

"Apakah Pak Jokowi keliru mendapatkan informasi? Polemik mengenai utang IMF sudah sangat jelas diselesaikan di era Presiden SBY. Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada tahun 2006 lalu, lebih cepat empat tahun dari jadwal pelunasan yang ditetapkan," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2015).

Ditambahkan Ibas, pemerintahan saat ini seharusnya tidak perlu khawatir terkait utang IMF karena beban utang IMF tersebut sudah dilunasi Indonesia saat masa pemerintahan Presiden SBY. Utang Indonesia, lanjut Ibas, ke IMF yang keseluruhannya berjumlah 9,1 miliar dolar AS atau senilai Rp 117 triliun telah dilunasi saat SBY menjabat.

"Saya berharap tidak ada kesan seolah-olah pemerintahan Jokowi terbebani utang IMF pemerintahan sebelumnya. Justru seharusnya pemerintahan Jokowi berterima kasih karena utang IMF telah dilunasi, bahkan ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan menjadi bagian ekonomi dunia," terangnya.

Lebih lanjut, Ibas menguatkan alasan SBY mempercepat pelunasan utang IMF itu. "Saat SBY menjabat, ekonomi Indonesia tumbuh relatif tinggi, sektor riil bertumbuh, fiskal aman, dan cadangan devisa kuat," jelas Ibas.

Menurut dia, Indonesia tidak lagi didikte dan minta persetujuan kepada IMF dan negara-negara donor (CGI) dalam pengelolaan ekonomi, termasuk penyusunan APBN.

"Jadi berkat pemerintahan SBY-lah, rakyat Indonesia tidak lagi berutang kepada IMF dan juga bebas dari trauma masa lalu sehingga bisa lebih berdaulat menentukan perekonomiannya sendiri " tutup Ibas.

Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Indonesia masih berutang ke International Monetary Fund (IMF). Pernyataan yang dimaksud adalah saat Jokowi menyebut Indonesia masih pinjam uang ke IMF. SBY merasa perlu meluruskan pernyataan tersebut karena khawatir dianggap berbohong saat menjadi presiden.