WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyarankan pemerintah agar tidak "ngoyo" mengejar wajib pajak perorangan pribadi guna menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang saat ini sulit maka kebijakan tersebut akan tambah menyengsarakan rakyat.
"Saya menyarankan ke pemerintah jangan kejar wajib pajak ke perorangan pribadi untuk menutupi kekurangan pemerintah terkait kurangnya penerimaan negara," kata Drajad dalam sesi diskusi Penerimaan Negara Anjlok Beranikah Jokowi Reshuffle Tim Ekonomi? di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Menurutnya, lebih baik pemerintah mengawal pajak-pajak perusahaan besar yang nilainya lebih signifikan terhadap penerimaan negara.
"Ada sejumlah perusahaan yang pajaknya bermasalah, PT Astra Internasional ini masih ada kalau tidak salah jumlahnya Rp 2 triliun. Kemudian Nestle sekitar Rp 600-800 miliar. Tolong dikawal kasus pajak yang besar-besar ini," harapnya.
Ia menambahkan dirinya sampai saat ini ragu dengan kinerja menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja, terutama yang mengurusi bidang ekonomi.
"Saya melihat timnya Pak Jokowi masih amatiranlah ya. Jadi tim presiden ini baik istana maupun kabinet masih kurang pengalamanlah, yowes amatiranlah. Mungkin mereka doktor, lulusan luar negeri, lulusan universitas hebat, mungkin jago di bukunya, tapi ini Indonesia bung. Anda harus tahu jalanan, Anda harus mengerti apa yang terjadi di jalanan, lubang-lubangnya, jalan tikusnya Anda harus tahu," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
