Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hidayat: Buruh Harus Mengingatkan Janji Presiden

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta kaum buruh harus berjuang untuk mengingatkan janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye tentang asas Tri Layak bagi pekerja.

"Tri layak itu adalah janji yang disampaikan presiden saat kampanyenya. Ini harus rekan-rekan semuanya ingatkan ke beliau," kata Hidayat saat memberikan sambutan di acara Mayday Fiesta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (1/5/2015).

Tri layak bagi pekerja di dalam dan luar negeri tersebut adalah tiga hal yang dikampanyekan Presiden RI Joko Widodo saat pencalonan Presiden dengan isi kerja layak, upah layak, hidup layak.

Hal tersebut harus diperjuangkan kaum buruh karena mereka juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk meminta keadilan pada pemerintah karena masalah tersebut termaktub dalam Pancasila sebagai dasar negara.

"Dasar negara adalah Pancasila yang salah satu isinya adalah keadilan sosial yang seharusnya memang untuk seluruh rakyat oleh karena itu mereka sebagai warga negara juga berhak menuntut keadilan itu," ujar politisi PKS tersebut.

Dalam acara yang digelar di GBK tersebut, rencananya akan dihadiri berbagai tokoh nasional selain Hidayat Nur Wahid antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Fadli Zon, Prabowo Subianto dan Anis Matta, namun hingga akhir acara mereka tidak kunjung hadir dalam perayaan hari buruh tersebut.

Sementara itu, apa yang diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid juga sebelumnya disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka yang mengungkapkan hal senada di Bundaran Hotel Indonesia.

Rieke mengkritisi dan mengingatkan kembali sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang belum sesuai janji pada Pilpres 2014 tentang tri layak ini.

"Meminta Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak tercipta seiring dengan penguatan industri nasional untuk segera diadopsi menjadi garis kebijakan politik ketenagakerjaan negara baik politik legislasi, anggaran/budgeting maupun pengawasan," katanya.

Rieke juga mengungkapkan sudah saatnya pola pikir negara berubah agar berpihak terhadp buruh serta tidak mementingkan pengusaha.

"Sudah saatnya paradigma negara terhadap pekerja dirombak, dari anggapan sekedar sebagai sekrup mesin produksi atau komoditas menjadi aset bangsa sekaligus salah satu soko guru negara. Segera kembali pada mazhab politik ekonomi Pancasila," ujarnya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: