Kemenhub Laporkan 678 Temuan Hasil Audit ke BPK

WE Online, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaporkan 678 temuan dalam 124 laporan hasil audit (LHA) Triwulan I 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta tata kelola pemerintahan yang baik.

"Sesuai dengan visi dan misi Kemenhub, perencanaan harus sesuai dengan pelaksanaan, kami susun temuan-temuan hasil audit karena selama ini sering tercecer," kata Inspektur Jenderal Kemenhub Cris Kuntadi di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Kuntadi merinci dari 678 temuan, di antaranya 250 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan, 316 temuan kelemahan sistem pengendalian intern serta 112 temuan 3E, yakni ekonomis, efektif dan efisien. Terhadap temuan tersebut, lanjut dia, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit Eselon I untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan.

Dia menyebutkan temuan yang paling banyak dilaporkan, yakni dari subsektor perhubungan laut, yakni sebanyak 57 temuan, disusul dengan perhubungan udara 24 temuan, perhubungan darat 19 temuan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 13, perkeretaapian delapan, Inspektorat Jenderal nol dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) nol.

Cris mengatakan secara umum, rata-rata temuan paling banyak di seluruh sektor, yakni pengadaan barang dan jasa. Dia mencontohkan, temuan di subsektor perhubungan laut paling banyak, seperti kapal perintis yang tidak pernah dilakukan perawatan atau "docking" dalam empat tahun hanya sekali "docking", pekerjaan yang belum selesai sampai batas waktunya dan lainnya.

Sementara itu, di subsektor udara adanya pembangunan bandara yang belum selesai atau tidak sesuai aturan, subsektor darat soal dermaga penyeberangan Saumlaki dan Wasior yang kepemilikan lahannya belum jelas dan perkerataan apian terkait dengan penetapan harga satuan pekerjaan yang tidak disertai data dukung analisa, sehingga harga tiketnya terlalu mahal.

Berdasarkan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit dari 2003 sampai dengan Triwulan I 2015 terdapat temuan sebanyak 40.371 temuan, yang telah selesai ditindaklanjuti dengan status tindak lanjut tuntas (TLT) sebanyak 32.111 temuan (79,54 persen), tindak lanjut Proses (TLP) sebanyak 5.018 temuan (12,43 persen) dan belum ditindaklanjuti (BTL) sebanyak 3.241 temuan (8,03 persen), serta tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (TDTL) sebanyak satu temuan.

"Untuk kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti ini karena peraturannya sudah direvisi atau sudah tidak berlaku atau kadaluwarsa," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, angka yang diselamatkan dari 2003 hingga Triwulan I 2015 mencapai Rp1,7 trilun. Penyampaian lkhtisar Hasil Audit Triwulan I Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan-RI dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya pada pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Intern Pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

"Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada triwulan I Tahun Anggaran 2015 telah berjalan dengan baik, walaupun pada pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Jenderal terdapat beberapa hambatan, yaitu lambatnya penyelesaian tindak lanjut atau LHA," katanya.

Dia menjelaskan, hal itu disebabkan oleh adanya rekomendasi yang penyelesaiannya berkaitan dengan instansi/unit kerja lain di luar instansi Kemenhub, penanggungjawab tindak lanjut laporan hasil audit telah meninggal dunia/pensiun.

Kemudian, pada saat pergantian Pengelola anggaran di UPT/Satker tidak dilakukan serah terima posisi hasil audit ataupun tindak lanjut, sehingga pejabat yang baru tidak mengetahui permasalahan hasil audit atau tindak lanjut yang akan dilakukan.

"Terdapat keterlambatan diterimanya LHA Inspektorat Jenderal oleh auditi khususnya yang berada di daerah pedalaman," katanya. (Ant)