Hipmi Soroti Pelemahan Serapan APBN dan APBD

WE Online, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyoroti permasalahan pelemahan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selain APBN yang mengalami pelemahan serapan, APBD juga mengalami hal yang sama," kata Ketua Umum Badan Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Saat ini, menurut dia, APBD lebih banyak mengendap di lembaga keuangan sebab kepala daerah dan dinas-dinas sebagai kuasa anggaran ketakutan menghadapi kriminalisasi. Akibatnya, ujar Bahlil, tidak ada pihak yang berani mengambil keputusan sebab kepala daerah minim perlindungan hukum.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penyerapan anggaran tahun 2015 akan meningkat pesat pada Juni-Juli sejalan dengan pelaksanaan berbagai program yang ditetapkan. "Pertengahan April ini baru mulai ada penyerapan karena pertengahan Januari kan APBNP 2015 digedok," kata Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Rabu (29/4/2015) malam, usai kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Presiden menyebutkan setelah APNBP 2015 disetujui DPR ada proses administrasi dan lelang sehingga realisasi belanja modal baru terealisasi mulai pertengahan bulan April, serta memperkirakan penyerapan anggaran akan semakin meningkat pesat pada Juni hingga Juli.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggarannya.

"Pembentukan tim eveluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) merupakan upaya bersama bagaimana mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga," katanya dalam konferensi pers Belanja Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menambahkan tim tersebut akan diketuai oleh dirinya sendiri dengan wakil ketuanya adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama anggota dari lintas kementerian.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Andi Rukman Karumpa meminta pemerintah untuk meningkatkan daya serap anggaran yang masih rendah terutama untuk sektor konstruksi. "Sektor yang secara pasti dapat digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara," kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Menurut Andi Rukman, pada saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional pada kuartal pertama tahun 2015 ini masih sangat rendah. (Ant)