Pakar: DPR Jangan Politisasi Saham Telkom

WE Online, Jakarta - Pakar politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai anggota DPR RI tidak perlu "mengganggu" rencana tukar saham PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), karena mendatangkan keuntungan dari sisi bisnis.

"DPR RI jangan mempolitisasi karena DPR berfungsi sebagai pengawas atas hal ini," kata Ermus saat dihubungi di Jakarta Selasa (5/5/2015).

Ermus menuturkan DPR RI harus mendukung transaksi korporasi PT Telkom Tbk dengan PT TBIG Tbk, karena berdasarkan hitungan bisnis mendatangkan keuntungan. Ermus mengatakan PT Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bebas dari tindakan politis yang akan berdampak buruk sehingga mengkerdilkan perusahaan negara. "Kalau pertukaran saham atas bisnis dan menguntungkan satu sama lain secara bisnis itu sah," ujar Ermus.

Ermus meminta BUMN harus ditangani sumber daya manusia yang berasal dari kalangan profesional berlatar belakang pebisnis. BUMN juga, menurut Ermus jangan dijadikan "sapi perah" untuk eksekutif, legislatif dan partai politik, namun harus berjalan profesional untuk kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Ermus menyatakan jabatan komisaris dan jajaran direksi perusahaan BUMN harus ditempati profesional bisnis. Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih menegaskan hasil audit terhadap tender dari rencana pertukaran saham PT Telkom dengan PT TBIG berjalan normal dan tidak ditemukan kejanggalan.

Justru Achsanul menyatakan isu negatif rencana tukar guling saham Telkom dengan PT TBIG berpotensi merugikan negara. "BPK mengaudit proses tender, namun hasilnya sesuai dan tidak ada yang aneh. Justru muncul isu (negatif) yang berakibat saham PT Telkom turun dan itu merugikan negara," tutur Achsanul. (Ant)