Hipmi Minta Pemerintah Percepat Tender 4.000 Paket Proyek Pembangunan

WE Online, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mempercepat realisasi penyerapan anggaran dengan segera melelang 4.000 paket proyek pembangunan termasuk infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

"Hipmi meminta agar pemerintah mempercepat realisasi anggaran dengan mempercepat tender sebanyak 4.000 paket proyek yang masih tersisa," kata Ketua Umum Badan Pengurus Harian Hipmi, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Menurut dia, Hipmi bahkan mengusulkan agar jadwal tender tahun 2016 dimajukan lebih cepat agar pada saat Januari 2016, berbagai proyek tersebut sudah dapat dimulai. Ia menginginkan percepatan tersebut agar tidak seperti tahun 2015 ini yang dinilai sudah mau mencapai satu semester tetapi masih banyak tender yang belum dieksekusi pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal mempercepat dimulainya proses lelang pekerjaan dengan akan dimulai sejak bulan Agustus setiap tahunnya. "Pelaksanaannya akan dimulai untuk tahun anggaran 2016 yang akan dibuka sejak Agustus 2015," kata Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/4).

Menurut Hediyanto, proses lelang yang semula biasanya dimulai pada Oktober akan dimajukan ke Agustus dengan tujuan antara lain waktu pengerjaan akan lebih panjang. Ia berpendapat, percepatan proses lelang pekerjaan di sektor infrastruktur tersebut sangat mungkin dilakukan untuk sekitar 70 persen pekerjaan.

"Sebagian pekerjaan kita kan sudah jelas, memang tidak 100 persen tapi sekitar 70 persen itu kita sudah tahu karena termasuk pekerjaan reguler yang setiap tahun dilaksanakan," katanya.

Pekerjaan reguler itu, ujar dia, misalnya adalah perawatan jalan dan jembatan, rehabilitasi, peningkatan jalan, pembangunan bendung, pekerjaan "multiyear contract" dan beberapa pekerjaan yang sudah ada desainnya. Sementara itu, sisanya sekitar 30 persen yaitu pekerjaan-pekerjaan jalan baru, inisiatif baru, dan pekerjaan yang perlu legitimasi dari banyak orang serta pekerjaan khusus yang perlu didiskusikan lagi dengan legislatif.

"Kenapa ditender bulan Agustus, karena sekitar tanggal 16 Agustus Presiden sudah sampaikan anggarannya secara politis kepada DPR,artinya pemerintah sudah menganggap itu prioritas," jelas Hediyanto. (Ant)