DPD: Kualitas Pendidikan di Daerah Masih Tertinggal

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad dalam rangka hari pendidikan nasional serta mengamati pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengingatkan Pemerintah, bahwa masih banyak kesenjangan di daerah terkait kualitas dan pemerataan pendidikan. Proses percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah harus terus di dorong untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

"Pendidikan nasional masih menyimpan banyak masalah, baik secara infrastruktur maupun dalam mekanisme dan proses pembelajaran. Namun semua itu tidak boleh menjadi hambatan  dalam mewujudkan pendidikan yang merata secara kualitas di seluruh wilayah Indonesia," tutur Farouk Muhammad di Jakarta dalam keterangan pers nya pada hari selasa, 5 Mei 2015.

Setiap tahun, alokasi dana pendidikan mendapat porsi cukup besar,  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tercatat pemerintah mengalokasikan Rp404,0 triliun untuk anggaran pendidikan. Adapun dalam sepuluh tahun terakhir anggaran pendidikan naik enam kali lipat, dari Rp62,7 triliun menjadi Rp375,4 triliun.

"Alokasi anggaran yang besar di APBN ternyata selama ini belum dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah. Masih saja kita temukan gedung sekolah yang kondisinya buruk, kualitas layanan pendidikan yang tidak optimal hingga fasilitas guru yang minim," Sesal Farouk.

Peraih gelar Doktor dari University of Florida Amerika Serikat (AS) ini menghimbau Pemerintah untuk melakukan kebijakan serius dan terobosan kreatif dalam pengelolaan pendidikan nasional. Farouk mengingatkan, pemerataan kualitas pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mendorong peningkatan potensi sumber daya manusia di daerah. Alokasi anggaran yang cukup besar dalam APBN harus terkonsentrasi pada peningkatkan taraf pendidikan di daerah berdasarkan kualitas, akses, relevansi dan daya saing pendidikan. Seperti pengembangan kapasitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, metodologi pembelajaran, dan keberpihakan kepada golongan masyarakat lemah.  

"Pengembangan pendidikan tidak boleh hanya terkonsentrasi di perkotaan, namun harus mampu menyentuh hingga daerah-daerah terluar Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong insentif pendidikan ke daerah dan melakukan kerjasama yang produktif dengan berbagai pihak," Saran Farouk.

DPD RI mendesak Pemerintah agar serius dalam menyelesaikan permasalahan kualitas guru, distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada guru-guru yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru.