KKP Dukung Malut Jadi Lumbung Ikan Nasional

Warta Ekonomi -

WE Online, Ternate - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung sepenuhnya program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk menjadikan daerah itu lumbung ikan nasional, baik dari hasil tangkapan maupun budi daya.

"Program untuk menjadikan Malut menjadi lumbung ikan nasional sudah dikomunikasikan kepada Menteri Susi Pudjiastuti dan sangat mendukung, bahkan ia telah menyatakan kesiapan kementeriannya mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan program Pemprov Malut itu," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut Buyung Radjilun di Ternate, Sabtu (16/5/2015).

Pemprov optimistis program menjadikan Malut lumbung ikan nasional bisa terwujud, karena daerah yang 80 persen lebih wilayahnya terdiri atas laut ini memiliki potensi perikanan satu ton lebih per tahun dengan potensi lestari 500.000 ton lebih per tahun, sedangkan yang sudah dimanfaatkan selama ini baru sekitar 19 persen dari potensi lestari itu.

Ia mengatakan, untuk merealisasikan program menjadikan Malut lumbung ikan nasional, Pemprov Malut melalui Dinas KP setempat tengah menyiapkan rancangan cetak biru (blue print) pengembangan kelautan dan perikanan Malut dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kalangan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Rancangan cetak biru pengembangan setelah difinalisasi akan dijadikan acuan bagi semua pihak terkait di Malut dalam melakukan semua kegiatan yang terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan hingga terwujudnya program Malut sebagai lumbung ikan nasional.

Buyung Radjilun mengatakan, upaya lainnya dilakukan Pemprov Malut untuk merealisasikan program menjadikan Malut lumbung ikan nasional adalah membenahi berbagai infrastruktur yang terkait dengan kelautan dan perikanan, baik yang dibutuhkan nelayan maupun industri perikanan.

Selain itu, meningkatkan pemberdayaan nelayan di Malut, di antaranya dengan cara memberikan bantuan armada penangkapan dan alat tangkap memadai, yang untuk tahun 2015 ini disalurkan sebanyak 360 kapal, sebanyak 30 kapal di antaranya berkapasitas 30 GT dan sisanya berkapasitas 8 GT dan 5 GT.

"Kita juga akan mulai menertibkan data produksi perikanan di Malut dengan cara mewajibkan semua kapal ikan yang beroperasi di Malut harus melaporkan produksinya di Malut sebelum membawanya ke luar Malut," katanya. (Ant)