BKPM: Tiongkok Akan Investasi US$ 16,7 Miliar di Indonesia

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meraih komitmen investasi senilai 16,7 miliar dolar AS melalui kegiatan "Business Forum" dengan investor Tiongkok di Beijing, Kamis (14/5).

Lembaga tersebut mencatat ada lima perusahaan Tiongkok yang akan berinvestasi di Indonesia senilai 16,7 miliar dolar AS, dengan rincian 700 juta dolar AS telah mengajukan izin prinsip dan 16 miliar dolar AS dalam tahap penjajakan minat di sektorenergi, pertambangan, infrastruktur, industri pengolahan dan industri otomotif.

"Kegiatan "business forum" ini bertujuan memberikan informasi tangan pertama kepada pengusaha Tiongkok, sehingga memperoleh informasi akurat tentang potensi serta prosedur berinvestasi di Indonesia," kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, ia juga menyatakan forum tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan realisasi investasi Tiongkok di Indonesia yang masih belum terlalu besar.

Menurut dia, meski tren rencana investasi Tiongkok selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir yaitu mencapai 23,3 miliar dolar AS, namun realisasi investasi ternyata hanya mencapai 7 persen saja. "Oleh karena itu BKPM berencana membuka kantor perwakilan BKPM di Tiongkok untuk membantu investor Tiongkok merealisasikan investasinya di Indonesia," katanya.

Dalam kegiatan forum bisnis tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia memaparkan potensi investasi di wilayahnya dan mengajak pengusaha Tiongkok memanfaatkan peluang di bidang industri padat karya, industri pengolahan serta pariwisata yang merupakan sektor-sektor prioritas di Jawa Tengah.

Forum bisnis yang dihadiri 120 perusahaan Tiongkok, termasuk perusahaan asing dan asosiasi pengusaha itu juga menyampaikan sejumlah hal yang harus jadi perhatian untuk dibenahi pemerintah Indonesia. Koordinator Marketing Officer BKPM untuk Tiongkok Harri Santoso mengatakan hal tersebut di antaranya keluhan investor Tiongkok tentang sulitnya mengurus izin terkait investasi yaitu izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lokasi proyek yang terganjal di daerah serta belum optimalnya berbagai macam fasilitas penunjang di dalam kawasan industri.

Investor Tiongkok juga menyoroti sulitnya mencapai kesepakatan harga listrik industri lokal dengan PLN karena tingginya tarif, serta pentingnya konfirmasi yang cepat dari pemerintah tentang perolehan insentif pajak untuk impor mesin dan bahan baku. 

"Terkait keluhan tersebut, BKPM menjelaskan tentang reformasi kebijakan perizinan yang dilakukan pemerintah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat. Selain itu, Kepala BKPM juga menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi investor yang mengalami hambatan investasi melalui program 'debottlenecking', serta mendorong perbaikan regulasi dan insentif," katanya.

Hal lainnya yaitu terkait informasi tentang kebijakan terkini yang dapat mendukung investasi asing, peluang di sektor energi dan Kawasan Ekonomi Khusus dan regulasi penggunaan tenaga kerja.

Investor Tiongkok juga meminta BKPM untuk memfasilitasi perusahaan yang tengah mengurus perizinan kepemilikan lahan, fasilitasi investor yang membutuhkan lahan untuk membangun kawasan industri, mencarikan lokasi bagi proyek investasi, mencarikan mitra lokal yang tepat, serta informasi potensi dan peluang di bidang infrastruktur terutama pembangkit listrik.

"Kami berkomitmen untuk memfasilitasi investor mulai dari mendalami minat investasi dan keinginan mereka, memperoleh perizinan, merealisasikan investasi, hingga menangani aspirasi mereka untuk meningkatkan iklim investasi," pungkas Harri. (Ant)