Fadli Zon: Yasonna Menteri Paling Bermasalah dalam Sejarah

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa dengan dipatahkannya Surat Keputusan (SK) Menkumham maka sudah sangat layak Yasonna Laoly dicopot dari jabatannya. Fadli menilai sudah cukup bukti jika kapabilitas Yasonna tidak bisa menjabat sebagai menteri lantaran keputusan Yasonna akhirnya diminta untuk dicabut oleh PTUN.

"Ini menunjukkan Menkumham tidak punya kapabilitas karena aturannya pemerintah tidak boleh ikut campur di dalam partai politik," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengharapkan Yasonna tidak mengajukan gugatan kembali atas keputusan dari PTUN sebab hal itu akan semakin menunjukkan kapabilitas Yasonna yang tak mengerti aturan di mana tidak boleh ikut campur dalam permasalahan partai poilitik (parpol). Dia juga menerangkan bahwa sepanjang perjalanan bangsa tidak ada menkumham yang ikut campur dalam kisruh di internal partai.

"Saya melihat Menkumham Yasonna yang paling bermasalah dalam sejarah perjalanan bangsa," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Hakim Ketua PTUN Teguh Satya Bhakti memutuskan agar Menkumham Yasonna Laoly mencabut SK bernomor M.HH-01.AH.11.01 ihwal pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Menurutnya, Menteri Yasonna telah melakukan intervensi dalam mengeluarkan surat tersebut. Dia memutuskan SK Menkumham dinyatakan batal dan meminta agar tergugat mencabut surat bernomor tersebut. Selain itu, hakim juga menyatakan menolak untuk menerima eksepsi tergugat seluruhnya. Adapun, para tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360 ribu.