PKS: Ide 'Reshuffle' Tidak Akan Jadi Solusi, Tapi..

WE Online, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai dorongan untuk reshuffle menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa diperjelas. Menurut Wakil Sekertaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, rencana Presiden Jokowi untuk lakukan reshuffle perlu dikritisi.

Mahfudz menilai saat trend penurunan serta perlambatan ekonomi nasional masih belum kondusif. Untuk itu isu reshuffle ini digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penggantian anggota kabinet.

"Karena, harus dipahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementrian dan lembaga ini ibarat bayi usia 6 bulan. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan," kata Mahfudz Jumat (22/5/2015).

Ketua Komisi I DPR menambahkan, orientasi dan fokus kerja pun masih dalam konsolidasi, misalnya penyesuaian rencana kerja kementrian atau lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita Jokowi. Dan kata Mahfudz lebih penting lagi, anggaran kementrian atau lembaga yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 baru saja keluar pada bulan Mei ini.

"Artinya kementrian atau lembaga yang dipimpim Presiden Jokowi sampai saat ini seperti kendaraan yang belum bisa dipacu. Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah lalu presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia 6 bulan," katanya.

Jadi menurut Mahfudz, ide reshuffle tidak akan jadi solusi tapi justru akan menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja presiden dalam 6 bulan ini. "Yaitu seberapa efektif presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda dan manajemen yang jelas dan tepat," tuntasnya.