Disperindag-ESDM Pastikan Tak Ada Beras Sintesis yang Beredar

WE Online, Jakarta-Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan tidak ada beras sintetis atau beras plastik beredar di pasar-pasar tradisional di wilayah tersebut.

Kepala Disperindag-ESDM Kulon Progo Niken Probo Laras di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pedagang beras melalui kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar.

"Sampai saat ini, kami belum mendapat laporan adanya temuan beras sintetis. Kami yakin wilayah Kulon Progo bebas beras sintetis. Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati," kata Niken.

Selain itu, kata Niken, pihaknya berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berbagi informasi tentang beras sintetis hingga perkembangannya di lingkungan mereka.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo, disebutkan bahwa beras asli itu ada cekungan bekas lepasnya embrio akibat penyosohan ada garis bekas penyosohan meski tidak sempurna. Selain itu, beras asli mudah dipatahkan.

"Kami juga mengharapkan jajaran pegawai, mulai kantor hingga SKPD, untuk ikut membantu melakukan pengawasan di lingkungan mereka. Dengan demikian, Kalau ditemukan beras sintetis, langsung dapat ditangani," kata Niken.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkoro mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan Disperindag-ESDM untuk melakukan pengawasan di tingkat pedagang.

"Kami terus melakukan pemantauan di pasar-pasar. Kalau ditemukan beras plastik, artinya ada permainan mafia supaya pemerintah melakukan impor beras atau dalam rangka stabilisasi harga beras di tingkat pedagang," kata Astungkoro.

Ia mengatakan bahwa ketersedian beras di Kulon Progo sangat mencukupi. Kalaupun terjadi kenaikan harga, daya beli masyarakat tetap stabil.

"Beras merupakan kebutuhan pokok. Meski harga mahal, tetap akan dibeli masyarakat. Kalau harga beras terus naik, akan menyebabkan tingkat inflasi tinggi yang pada akhirnya pemerintah akan mengimpor beras," kata Astungkoro. (Ant)