Relawan: Pemerintahan Jokowi Menyimpang dari Jalur

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Relawan pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam Relawan Nusantara menyebut kewenangan Kantor Staf Kepresidenan saat ini luas.

"Perpres nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan, telah menjebak Presiden melanggar UUD 1945 karena tugas, fungsi dan wewenang Kantor Staf Kepresidenan seperti Menko-nya para Menko untuk semua bidang," kata Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Relawan Joko Widodo, Edysa Tarigan di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Edysa yang akrab disapa Eky menyebut keberadaan Kantor Staf Kepresidenan merupakan pelanggaran serius terhadap sistem pemerintahan presidensial.

Oleh karena itu, segenap relawan Jokowi yang tergabung dalam Relawan Nusantara sebagai manifestasi kesadaran politik rakyat telah melakukan konsolidasi untuk mengawal kepemimpinan nasional dan pemerintahan 2014-2019 agar tetap pada agenda jalan perubahan melalui revolusi mental.

"Konsolidasi Relawan Nusantara memandang bahwa jalannya pemerintahan dan birokrasi sudah tidak berada pada rel agenda jalan perubahan seperti yang tergambar pada visi, misi dan program aksi Jokowi-JK," jelas dia.

Kantor Staf Kepresidenan dinilai memiliki tupoksi dan wewenang dalam pengendalian, penyelesaian masalah, percepatan pelaksanaan, pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional, pengelolaan isu-isu strategis, pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, penyampaian analisis data, serta informasi strategis.

"Konsolidasi Relawan Nusantara merasa perlu untuk meneguhkan kembali jalan perubahan itu dengan membentuk badan nasional maupun daerah yang bertugas menggali kearifan lokal dan menurunkannya ke dalam sistem ekonomi, pengupahan, demokrasi, tata pemerintahan, perbankan dan lain sebagainya," jelas dia.

Menurutnya, Badan Nasional dan Daerah Relawan Nusantara dapat menjadi lembaga panel pemerintah dalam pengaktualisasian program-program pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa. (Ant)