Wapres Perintahkan BNPB Tangani Pengungsi Rohingya

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah memerintahkan Kepala BNPB Syamsul Maarif untuk membantu penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada Jumat (22/5/2015) pukul 19.30 WIB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penanggung jawab penanganan pengungsi adalah Kementerian Sosial, sedangkan BNPB membantu pemenuhan kebutuhan yang bersifat filling the gab dalam penanganan pengungsi. Terkait hal ini, Kepala BNPB telah berkoordinasi dengan menteri sosial, menteri dalam negeri, dan mensesneg.

"Diketahui, saat ini jumlah pengungsi dari Rohingya, Bangladesh, dan Myanmar yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 238 jiwa anak-anak. Pengungsi ini terdampar di perairan Aceh pada tanggal 10, 15, 16, dan 20 Mei 2015. Saat ini pengungsi sudah ditempatkan di tempat pengungsian yang tersebar di empat daerah yaitu 560 jiwa di Kab Aceh Utara, 47 jiwa di Kab Aceh Tamiang, 682 jiwa di Kota Langsa, dan 433 jiwa di Kab Aceh Timur," Sutopo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Sutopo menjelaskan Kemensos bersama BPBD Prov Aceh, BPBD Kab Aceh Utara, BPBD Kab Aceh Tamiang, BPBD Kota Langsa, BPBD Kab Aceh Timur, Dinas Sosial, SKPD, NGO, relawan, dan masyarakat telah melakukan penanganan pengungsi. Ia mengatakan bantuan logistik dan peralatan BNPB yang didistribusikan kepada BPBD telah digelar di lokasi seperti tenda pengungsi, WC portable, makanan, dapur umum, hingga alas tidur.

"Kebutuhan mendesak adalah sembako, susu anak, pakaian, peralatan mandi, sandal jepit, sarung, makanan tambahan gizi, tikar, karpet untuk sholat, MCK, air bersih, dan obat-obatan," imbuhnya.

Ia mengatakan Kedeputian Tanggap Darurat BNPB pada Sabtu (23/5/2015) siang melakukan rapat koordinasi dengan potensi nasional terkait penanganan pengungsi Rohingya.

"Perlu penanganan yang komprehensif terhadap pengungsi sebab ini masalah kemanusiaan yang sudah selayaknya bangsa Indonesia membantu dan menangani dengan layak," tegasnya.