Pengelola GBK Tak Akan Usir PSSI

Warta Ekonomi -

WE Online Jakarta-  Pengelola Gelora Bung Karno (GBK) tak akan mengusir PSSI dari kompleks tersebut. Mereka menilai organisasi apa pun, termasuk PSSI boleh menyewa di lokasi itu.

Menurut Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks GBK, Novel Hasan, fasilitas yang ada di kawasan Senayan tersebut merupakan fasilitas publik. Pernyataan Novel ini menanggapi surat Kemenpora yang meminta Sekretariat Negara untuk tidak memberikan fasilitas kepada PSSI.

”Memang ada surat Kemenpora yang meminta Sekneg untuk tidak memberikan pelayanan kepada PSSI. Jadi tidak ada surat permintaan agar menyegel atau mengosongkan sekretariat PSSI,’’ kata Novel, kemarin.

Menurut dia, fasilitas di GBK diperuntukkan bagi publik. Tidak saja PSSI, tetapi ada juga indukinduk organisasi olahraga lain yang menempati area GBK. ’’Jadi banyak, bukan PSSI saja yang menempati kawasan itu,’’ jelasnya.

Ia  mengutarakan, siapa pun berhak menggunakan fasilitas di kawasan Senayan, asalkan memenuhi persyaratan. Cara yang dilakukan boleh dengan BOTatau KSO serta sewa-menyewa. ”PSSI adalah mitra Gelora dalam hal menggunakan fasilitas di GBK dan sudah berlangsung sejak lama.

Sejauh ini juga tidak ada tunggakan dan tidak ada alasan untuk mengusir mereka (PSSI),’’ungkapnya. Lebih lanjut, Novel Hasan menjelaskan, ada puluhan PB/PP yang menggunakan fasilitas di kompleks GBK. Menurutnya, PSSI merupakan salah satu PB yang membayar sewa tepat waktu.

’’Ada puluhan PB yang berkantor di kawasan GBK, namun tidak memiliki surat perjanjian, bahkan ada yang tidak bayar,’’ujarnya.

Saat ditanya apakah ada instruksi dari Setneg kepada GBK untuk tidak memfasilitasi PSSI, dia menyebut sampai saat ini belum ada. ”Kalau kita berpegang kepada Peraturan Pemerintah yang memperbolehkan setiap orang untuk menyewa, saya yakin surat yang dilayangkan Kemenpora itu tidak bisa melampaui Peraturan Pemerintah,’’tandasnya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Kemenpora Alfitra Salamm berkirim surat kepada Setneg agar tidak memberikan fasilitas kepada PSSI di lingkungan GBK karena seluruh kegiatan PSSI tidak diakui pemerintah, setelah dibekukan semenjak 17 April lalu.Surat tersebut diteken Alfitra tertanggal 20 Mei.