WE Online, Osaka - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani meminta kepada industri gula rafinasi segera menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah sebagai tindak lanjut upaya fasilitasi kebutuhan lahan kepada 11 perusahaan gula rafinasi yang sudah memiliki izin prinsip.
Melalui rencana kerja tersebut, menurutnya, pemerintah dan kalangan industri dapat menentukan lokasi lahan yang sesuai dengan kebutuhan industri gula. Demikian dikatakan Franky di sela-sela kunjungannya ke Jepang, Senin (25/5/2015).
"Penyampaian rencana kerja tersebut juga merupakan goodwill dalam mematuhi kewajiban industri gula terpadu dengan perkebunan. BKPM bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi 1,2 juta hektar lahan untuk kebutuhan industri gula tersebut. BKPM akan memantau industri gula rafinasi yang sudah memegang izin prinsip untuk memenuhi kewajiban tersebut dan akan mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhinya," kata Franky.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian Saleh Husein beberapa waktu lalu, Kepala BKPM menyatakan pemerintah memfasilitasi pengadaan lahan untuk penanaman tebu bagi industri gula rafinasi seluas 1,2 juta hektar.
Jumlah tersebut melebihi kebutuhan lahan untuk 11 perusahaan gula rafinasi berkisar 605.000 hektar. Presiden Jokowi, saat kunjungan ke Jawa Timur (21/5/2015) yang lalu juga mengharapkan agar industri gula terintegrasi juga dapat segera diwujudkan.
Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan produksi gula tebu mencapai 3,8 juta ton pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan 10 pabrik gula baru sehingga target produksi yang saat ini hanya mencapai 6.000 ton cane per day (TCD) dapat ditingkatkan hingga 10.000 TCD pada tahun 2019.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
