Kemenkeu: Profesi Penilai Daerah Masih Minim

Warta Ekonomi -

WE Online Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan adanya kebutuhan mendesak akan penilai pemerintah di lingkungan pemeritahan daerah untuk menuntaskan temuan-temuan BPK.        

Hal itu dikatakannya saat membuka Seminar Nasional "Peran Penilai Pemerintah Pusat/ Dearah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Pusat/Daerah di Gedung Kementrian Keuangan", Jakarta, Selasa (26/5/2015).

"Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah serta kebutuhan penilai pemerintah di lingkungan pemerintah daerah guna menjaga tata keola pemerintahan di daerah yang lebih baik," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penilaian merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah untuk menentukan nilai wajar yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Hampir disemua sektor strategis ekonomi domestik membutuhkan peranan penilai. Apalagi keberadaan penilai sangat diperlukan sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya terkait ketentuan pengelolaan barang milik negara/daerah," tambahnya.

Terkait seminar dibidang penilaian yang diselenggarakan, Hadiyanto menambahkan bahwa seminar kali ini merupakan  salah satu kegiatan dibidang pembinaan dan peningkatan kualitas penilai pemerintah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Kekayaan Negara.

"Tujuan seminar ini  memberikan pemahaman yang sama peran penting dan strategis penilai pemerintah  dalam tata kelola pemerintahan baik pusat maupun daerah. Di samping itu seminar nasional ini  bertujuan memberikan pemahaman terkait urgensi dibentuknya penilaian pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah," ujarnya.