Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jaringan 98: Pilkada Serentak, Bom Waktu untuk Rakyat

Warta Ekonomi -

WE Online, Bandarlampung - Menyikapi momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang Jaringan '98 menilai bahwa Pilkada jangan hanya sibuk urusan parpol saja, tapi demokrasi untuk sejahterakan rakyat juga harus dipikirkan.

"Demokrasi sejati harus berkualitas dan menyejahterakan rakyat, bukan hanya gaduh dan sibuk prosedural semata," ujar Juru Bicara Jaringan '98 Lampung Ricky Tamba, Selasa (26/5/2015).

Ricky menilai, proses dan tahapan pilkada tidak akan memenuhi harapan tercapainya akselerasi pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat miskin khususnya di pelosok perdesaan, bila dibiarkan seperti sekarang. Mayoritas bakal calon kepala daerah hanya mengandalkan popularitas hasil rekayasa modal, tanpa rekam jejak yang jelas dan panjang dalam perjuangan kerakyatan. Partai-partai politik pragmatis dalam penjaringan calon, sementara banyak penyelenggara pilkada bermental bak event organiser (EO) yang targetnya hajat terlaksana.

"Ini berbahaya buat stabilitas Pemerintahan Jokowi yang hendak mewujudkan Trisakti Bung Karno dan Nawacita. Bagaimana mungkin berbagai kebijakan prorakyat dari pusat dapat berjalan baik, bila bupati, wali kota dan gubernur terpilih nanti dengan kewenangan besar sesuai ketentuan otonomi daerah, banyak asal-asalan dan 'karbitan'. Antara pusat, provinsi dan kabupaten kota arahnya beda. Bisa jadi bom waktu," paparnya.

Sebaiknya, lanjut Ricky, Presiden Jokowi melakukan analisa evaluasi berbagai kegagalan capaian pembangunan di daerah dan cepat menuntaskan berbagai keresahan rakyat khususnya menyangkut dugaan korupsi dan perilaku kepala daerah yang akan maju kembali (incumbent/ petahana) serta berbagai kejahatan elite lokal yang merugikan rakyat.

"Jangan sampai petahana dan atau elite lokal yang diduga tersangkut kasus korupsi, ijazah palsu dll bisa maju dan menang terus ditangkap sehingga daerah kacau. Atau kepala daerah terpilih sangat liberal kapitalistik, tak bersinergi dengan visi-misi Trisakti dan Nawacita Jokowi. Berbahaya!," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Achmad Fauzi
Editor: Achmad Fauzi

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: