WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pentingnya peranan penilai di dalam semua sektor ekonomi domestik. Peran strategis penilai dalam perekonomian nasional itu diwujudkan dalam pemberian estimasi nilai yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan strategis.
Hal itu dikemukakan Bambang dalam sambutannya yang diwakili Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Seminar Nasional dengan tema Peran Penilai Pemerintah Pusat/Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Pusat/Daerah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
"Estimasi nilai diperlukan dalam proyek pembangunan infrastruktur, pengambilan keputusan strategis bagi industri perbankan, industri pasar modal, dan penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara," katanya.
Sementara bagi pemerintah estimasi nilai aset yang dijadikan underlying (dasar) penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara sebagai alternatif pembiayaan. Selain itu, estimasi nilai dari penilai pemerintah juga sebagai dasar pengenaan pajak yang diputuskan oleh pemerintah daerah.
Ia menambahkan keberadaan penilai sangat diperlukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya terkait ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN atau BMD.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
