Kadin Ajak Pengusaha Bangun Infrastruktur di Wilayah Indonesia Timur

WE Online, Jakarta - Pemerintah dan berbagai pihak terkait mesti mengatasi berbagai hambatan investasi yang ada di kawasan Indonesia Timur baik itu dalam hal regulasi maupun infrastruktur, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani.

"Persoalan utama yang dapat menghambat investasi di Kawasan Indonesia Timur karena belum memadainya infrastruktur," kata Rosan Roeslani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut Rosan, belum memadainya infrastruktur di kawasasn tersebut antara lain karena masalah keterbatasan pembiayaan pembangunannya.

Selain itu, ujar dia, promosi investasi ke kawasan timur dapat didorong dengan realisasi kerja sama bisnis dan investasi melalui program kemitraan "P to P" (public to private partnership atau kemitraan publik-swasta) dan kemitraan swasta-swasta.

"Sebagai mitra pemerintah, Kadin terus berupaya melakukan dukungan dalam membantu mempromosikan potensi investasi di wilayah Indonesia timur sambil terus berupaya mengajak para pengusaha nasional dan investor asing investasi pembangunan infrastruktur," katanya.

Ia berpendapat bahwa solusi yang dapat membantu mengatasi masalah pembiayaan adalah melalui pembagian peran antara pelaku usaha swasta dan pemerintah. Pemerintah, menurut Roeslan, harus memperbaiki kostur APBD dengan mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat mencari pinjaman dari Luar Negeri untuk membiayaan pembangunan, dengan berupaya semaksimal mungkin pinjaman dari dalam negeri berupa surat utang. "Sedangkan swasta melalui perbankan nasional dan perbankan daerah menjadi agen pembangunan daerah dengan memberikan permodalan kepada industri pionir yang unggul," jelasnya.

Pemerintah, papar Roeslan, juga harus mengupayakan agar perbankan asing turut menyalurkan dana kreditnya di kawasan Indonesia Timur. (Ant)