Jokowi: Pengerjaan Infrastruktur Harus Disederhanakan dan Dipercepat

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses pembangunan infrastruktur disederhanakan dan dipercepat sehingga harapan masyarakat dapat nyata terealisasi.

"Kalau diterus-terusin proses yang ada saat ini, akan lama kita dalam mengerjakan infrastruktur, karena itu pengerjaan infrastruktur harus mulai disederhanakan dan dipercepat sehinggga antara harapan dan realita ada," kata Presiden dalam rapat terbatas membahas penyediaan infrastruktur prioritas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna.

Presiden menyatakan perlunya percepatan penyediaan infrastruktur prioritas terutama jalan, sektor transportasi, pelabuhan dan listrik.

Ia mencontohkan proses pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta yang tergolong lama mulai dari perencanaan, pendanaan dan pengerjaan proyek. "Terlalu lama penyiapannya dan tidak segera diputuskan. MRT sudah direncanakan sejak 26 tahun lalu," katanya.

Setelah perencanaan kemudian ada studi kelayakan, masuk bluebook, analisi Amdal, pencarian sumber pembiayaan dan pencarian channel pembiayaan dan set organisasi.

Presiden juga mengatakan selama ini sudah banyak ground breaking (peletakan batu pertama) berbagai proyek infrastruktur. "Saya ingin tahu setelah 2-3 bulan di lapangan seperti apa, saya tidak ingin ceremonial. Saya ingin digarap misalnya jalan 2-3 kilometer, setelah itu baru saya baru datang," katanya.

Menurut Presiden, percepatan proses pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan. "Dari data yang ada, tidak ada sinkronisasi yang baik dalam tingkat paling atas dan juga implementasinya, banyak tumpang tindih regulasi, amdal, izin lokasi dan proses pengadaan," katanya.

Ia menyebutkan pinjaman dari luar negeri juga sering terlambat untuk diputuskan. "Ini kasus-kasus yang perlu dipercepat sehingga Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur harus betul-betul bekerja dengan baik dan ada hasilnya dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Presiden. (Ant)