Sah, Surya Chandra Jadi Kepala BKKBN yang Baru

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Surya Chandra Surapaty resmi menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru setelah mengalahkan dua kompetitornya, yaitu mantan Kepala BKKBN Fasli Jalal dan Abidin Siregar selaku deputi advokasi dan komunikasi BKKBN.

Surya Chandra dilantik oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek dengan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menkes Nila Moeloek mengatakan bahwa salah satu poin yang harus diperhatikan oleh BKKBN adalah masalah edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja.

"BKKBN harus bisa memberikan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi kepada generasi muda atau remaja," kata Menkes Nila.

Menurut Menkes, edukasi ini berguna untuk mendewasakan usia perkawinan dan menurunkan angka kelahiran remaja melalui program Genre (Generasi Berencana). "Program ini agar disosialisasikan sampai dengan tingkat SMP. Semua pasangan usia subur harus mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan pelayanan KB)," ujarnya.

Sebelumnya, Surya Chandra merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Sejak 2009 ia bertugas di Komisi IX yang memiliki fokus pada bidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Dalam karier politiknya, Surya Chandra pernah menjadi pimpinan panitia khusus (pansus) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Anti-Kekerasan dalam Rumah Tangga, RUU Praktik Kedokteran, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Perlindungan Anak.

Surya Chandra Surapaty juga aktif dalam beberapa organisasi profesi, seperti menjadi pengurus Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) pada 1983-2003, anggota dan pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI ) pada 1988-1999, dan anggota Majelis Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pada 2003-2006, serta anggota dan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan).