PSSI Ingin DPR Desak Menpora Cabut Pembekuan

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erwin Dwi Budiawan menginginkan Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi agar mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap PSSI.

"Alhamdulillah, kami bersyukur saat PTUN Jakarta menerima gugatan PSSI dalam keputusan sela mereka. Kami ingin segera dicabut SK pembekuannya karena menghasilkan dampak buruk bagi sepak bola Indonesia dan juga terancam sanksi dari FIFA," kata Erwin seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) PSSI, PT Liga Indonesia, dan perwakilan klub Indonesia Super League (ISL), Divisi Utama, dan Liga Nusantara di Gedung MPR/DPR RI, Senayan Jakarta pada Selasa (26/5).

Menurut FIFA, kata Erwin, SK dari Kemenpora tersebut adalah suatu intervensi negara kepada federasi sepak bola.

"Bila Menpora mencabut SK pembekuan kepada PSSI otomastis kami akan cabut gugatan di PTUN," katanya.

Sementara itu, Sekretaris tim Persipura Jayapura Rocky Bebena menyatakan adanya SK pembekuan ini sangat merugikan timnya.

Contoh terakhir saat tim Pahang FA batal melawan Persipura dalam babak 16 besar AFC Cup pada Selasa (25/5).

"Hal ini karena tiga pemain Pahang FA tidak mendapatkan visa masuk Indonesia dari imigrasi karena efek dari SK pembekuan oleh Menpora tersebut saat transit di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Sabtu malam (23/5). Oleh karena itu, tim Pahang memilih pulang ke Malaysia pada Minggu (24/5) pagi," tuturnya.

Sebelumnya, pertemuan antara Menpora Imam Nahrawi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (25/5) menghasilkan tiga opsi solusi penyelesaian masalah Kemnpora dengan PSSI, yakni tetap pada SK pembekuan, pencabutan SK pembekuan, dan yang terakhir revisi SK berupa pengakuan pada PSSI namun Tim Transisi masih tetap eksis.

Ketiga opsi tersebut telah diberikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan akan dibicarakan lebih dulu di internal Kemenpora, setelahnya akan dikomunikasikan kembali ke Wakil Presiden, kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S Dewa Broto. (Ant)