WE Online Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung upaya pemerintah pusat untuk menghilangkan kawasan bebas kumuh hingga tahun 2019.
Seperti diketahui dalam dokumen RPJMN 2015-2019 mengamanatkan program 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, 0% bebas kumuh, dan 100% akses sanitasi pada akhir tahun 2019.
"Kami juga sepakat dengan Kementrian PUPR. Kami juga ingin Jakarta bebas dari kawasan kumuh termasuk penataan pedagang kaki lima (PKL)," kata Ahok sapaan akrabnya saat menghadiri gelaran Water, Sanitation, and Cities (WSC) Forum & Exhibition 2015, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (27/5/2015).
Gelaran yang diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla serta turut dihadiri Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI akan terus melakukan penertiban bagi PKL. Hal ini dilakukannya untuk menciptakan Ibukota yang bersih dan rapi. Dan untuk jalan keluar bagi PKL yang ditertibkan, Ahok berjanji akan menyediakan tempat.
"Kami akan menyediakan banyak tempat, membeli tanah yang banyak dan membangun rusun dan di bawahnya adalah toko," ujarnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Achmad Fauzi
Advertisement
