DPR Dorong Pemerintah Seriusi Faktor Domestik Agar APBN Aman

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menerima penjelasan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla soal target pertumbuhan ekonomi 2016 di rentang 5,8 persen-6,2 persen. DPR mengapresiasi target tersebut.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sudah menjelaskan di hadapan rapat paripurna DPR RI bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2016 sebesar 5,8%-6,2%. Pemerintah optimis perbaikan ekonomi nasional bisa didorong oleh faktor perbaikan ekonomi global dan utamanya faktor domestik, yakni terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Faktor domestik yang kuat ini adalah pilihan yang harus diambil mengingat melemahnya kondisi ekonomi global masih berlangsung walau diprediksi ada sedikit perbaikan," jelas M Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI, Kamis (28/5/2015).

Selain itu, niatan pemerintah meningkatkan belanja modal pemerintah dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN akan menjadi penguat kinerja investasi domestik. Hal itu dinilai akan menjadi penopang kinerja pertumbuhan melalui peningkatan secara signifikan program pembangunan infrastruktur di sektor energi, transportasi, dan pelabuhan.

Misbakhun mengingatkan bahwa menjaga inflasi pada level rendah dan stabil harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, hal itu membutuhkan kerja keras semua pihak sebab kebijakan itu harus diselaraskan dengan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

"Inflasi rendah ini harus menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan target asumsi makro karena ini sangat vital untuk menjaga tingkat pertumbuhan konsumi rumah tangga dan mengentaskan kemiskinan. Secara jangka panjang akan mendorong perekonomian nasional lebih bisa bersaing secara global," ujar dia.

Namun, diingatkan bahwa salah satu tantangan adalah bagaimana meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yang masih menjadi tulang punggung sumber pembiayaan pembangunan di RAPBN 2016.

"Untuk itu, upaya perluasan basis pembayar pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak harus makin ditingkatkan. Perhatian pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut harus mendapatkan dukungan penuh semua pihak," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan keyakinannya atas target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen sampai dengan 6,2 persen yang diproyeksikan di dalam RAPBN 2016. Pertumbuhan itu akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi global dan konsumsi domestik yang akan membaik.

Penjelasan pemerintah itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (28/5/2015), saat memberi tanggapan atas pandangan DPR RI terkait RAPBN 2016.

Belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi dan pelabuhan, sudah diletakkan sebagai dasar penguatan kinerja investasi domestik. Ditambah, dengan perbaikan iklim usaha dan peran dunia usaha dalam skema kerja sama pemerintah swasta maka diharapkan akan memperkuat iklim investasi.

Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diasumsikan pada rentang Rp 12.800-Rp 13.200‎, Menkeu Bambang mengatakan pemerintah akan menjaga pada level yang aman dan stabil. Bekerja sama dengan BI beberapa strateginya adalah perbaikan defisit transaksi berjalan, struktur mikro pada pasar valuta asing, pemantauan dinamika ekonomi dan peningkatan sinergi dan koordinasi‎, serta menyiapkan langkah mitigasi dengan segala risiko yang terjadi.

Terkait penerimaan, pemerintah akan mendorong pertumbuhannya dengan tetap mengandalkan dari sisi pajak. Kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Di samping juga melakukan pembenahan pelayanan menjadi lebih baik.