KPU: Tolong Jangan Kampanye di Tempat Pendidikan

Warta Ekonomi -

WE Online, Banjarmasin - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan Samahuddin Muharram meminta tolong para figur yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada 2015 ini untuk tidak melakukan kampanye di tempat pendidikan.

Menurut dia, di Banjarmasin, Kamis (28/5/2015), KPU memang belum berwenang dalam mencegah langkah sosialisasi yang dilakukan sejumlah figur untuk maju hingga sampai informasinya kelembaga pendidikan, sebab belum masuk dalam tahapan Pilkada.

"Tapi masyarakat terkadang menyalahkan kita (KPU) kenapa tidak ada sanksi bagi figur yang masuk ke lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan diri, padahal kita tidak berwenang untuk melakukan itu," ujarnya.

Dia mengaku terpancing mengungkapkan ini, karena banyak keluhan yang masuk kelembaganya terkait adanya figur-figur yang menyatakan diri akan maju pada Pilkada ini melakukan sosialisasi diri hingga kelembaga pendidikan yang sebenarnya dalam undang-undang harus menjadi tempat netral.

"Tidak boleh itu, institusi pendidikan itu harus menjadi lembaga netral yang memberikan pendidikan politik yang cerdas khususnya bagi pemilih pemula, ini yang perlu kita garis bawai," tegasnya.

Demikian pula, kata Samahuddin, bagi tokoh agama atau tokoh yang menjadi sentral yang harusnya menjadi pendidik politik masyarakat untuk tidak terlibat langsung melakukan pengaruh kampanye bagi satu figur, sebab ini menjadi tidak demokratis bagi keberlangsungan Pilkada, yang seharusnya masyarakat bisa memilih figur sesuai hati nuraninya.

"Jadi marilah kita bersama-sama memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar nantinya Pilkada di daerah ini berjalan sukses dan sesuai harapan masyarakat semua," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kata Samahuddin, tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel priode 2015-2020 akan dibuka KPU pada 26-28 Juli nanti, sebelum itu para figur diminta sabar untuk tidak melakukan kampanye apalagi belum mendapatkan dukungan resmi partai politik.

"Sebab kawatirnya akan menjadi informasi sebagai kebohongan publik, yakni, misalnya setelah pelaksanaan Pilkada tidak masuk dalam kandidat resmi peserta," ucapnya. (Ant)