Menkeu Akan Susun Nota Keuangan untuk Transfer ke Dana Desa Lebih Besar

WE Online Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan adanya kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2016 yang alokasinya melebihi anggaran belanja Kementerian Lembaga.

"Kita akan susun nota keuangan di Agustus bahwa jumlah transfer ke daerah dan dana desa akan lebih besar dari total belanja KL. Ini untuk menunjukkan negara ini sudah terdesentralisasi bukan sentralisasi lagi," katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Menkeu mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2016 adalah dengan mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pagu Kementerian Lembaga ke pos Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kita mengalihkan dana dekonsentrasi yang saat ini di belanja KL, sebagian besar ke DAK untuk memperkuat peran daerah, ke APBD yang nantinya diawasi melalui petunjuk teknis dari pemerintah pusat," ujarnya.

Menkeu menjelaskan kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut juga untuk memenuhi janji politik Presiden yaitu tambahan dana Rp100 miliar untuk setiap kabupaten kota di Indonesia dan kenaikan dana desa sebesar 6 persen-7 persen di 2016.

"DAK kita perbesar karena Presiden memberikan janji kepada setiap kabupaten tambahan Rp100 miliar untuk infrastruktur. Dana desa juga kita naikkan tapi belum 10 persen, kalau sekarang masih 3 persen, ancang-ancang kami 6-7 persen di 2016," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran dana insentif daerah untuk mendorong kinerja perekonomian di kabupaten kota agar memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Kita dorong daerah, selain memiliki kinerja pengelolaan keuangan juga memiliki kinerja perekonomian yang baik misalnya dengan tumbuh tinggi, kemiskinan dan pengangguran menurun serta inflasi terjaga, itu masuk dana insentif daerah," ujarnya.

Menkeu mengatakan, selain menambah anggaran transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah dipastikan akan meningkatkan belanja infrastruktur serta memberikan alokasi subsidi lebih tepat sasaran atau langsung kepada yang membutuhkan mulai tahun depan.

Belanja infrastruktur paling utama akan difokuskan untuk mendukung konektivitas nasional terutama sektor kemaritiman dan kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan serta peningkatan industri manufaktur dan jasa pariwisata.

"Ini sektor-sektor yang mendapat perhatian khusus di 2016, artinya kementerian terkait secara tidak langsung akan menerima porsi anggaran lebih besar, itu arahannya. Tapi ini baru pembicaraan pendahuluan dan kita lihat kemampuan pembiayaannya," jelasnya.

Sementara, terkait kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja di 2016, pemerintah juga akan mengalokasikan 5 persen dari belanja APBN untuk pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

"Anggaran untuk fungsi kesehatan nanti mencapai 5 persen, nanti berimbas tidak hanya ke belanja Kementerian Kesehatan, tapi juga DAK kesehatan dan instansi lain yang terkait dengan bidang kesehatan," katanya. (Ant)