Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menkeu: Dana Desa Bakal Lebih Besar dari Belanja K/L

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tahun 2016 pemerintah akan mengucurkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L). Kebijakan fiskal ini sesuai dengan program presiden Joko Widodo yang ingin membangun dari daerah pinggiran.

"Kita ingin dana transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja K/L. Ini membuktikan kalau kita ingin membangun ekonomi dari daerah dulu," ujar Bambang dalam konferensi pers mengenai arah kebijakan RAPBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (28/5/2015).

Adapun nantinya, penambahan dana transfer ke daerah dan dana desa akan dilakukan dengan merealokasi dana dekonsentrasi tugas pembantuan dari pagu Kementerian/ Lembaga ke pos Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kita mengalihkan dana dekonsentrasi yang saat ini di belanja K/L. Sebagian besar ke DAK untuk memperkuat peran daerah, jadi DAK mungkin merupakan instrumen yang akan berubah nanti," ujarnya.

Kebijakan ini, sebut Bambang, salah satunya untuk memenuji janji Jokowi kepada bupati/walikota terkait penambahan anggaran Rp 100 miliar untuk DAK infrastruktur.

Adapun pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah termasuk dana desa sebesar Rp 664,5 triliun. Sedangkan belanja kementerian/lembaga Rp 795,5 triliun. Namun sayangnya, Bambang belum bisa menyebutkan berapa besar penambahan dana transfer ke daerah dan dana desa. Sebab, pembahasan RAPBN 2016 baru seputar arah kebijakan.

"Jumlahnya belum tahu, inikan masih arah kebijakan. Tapi yang pasti lebih besar dari belanja K/L," tegas dia.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran dana insentif daerah (DID) untuk mendorong kinerja perekonomian di kabupaten/ kota, agar memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Kemudian juga DID, kita ingin mendorong daerah mempunyai kinerja perekonomian yang baik. Misalnya kemiskinan dan pengangguran menurun. Inflasi terjaga sehingga kita beri penghargaan seperti TPID. Itu masuk ke DID," tukasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: