Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPK Temukan Indikasi Kerugian dari BL BUMN

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara akibat ketidakteraturan pengelolaan keuangan dari kegiatan Bina Lingkungan (BL) Kementerian BUMN dan BUMN pelaksana sepanjang 2012-2014 sebesar Rp211,81 miliar.

Ketua BPK Harry Azhar Azis setelah melaporkan temuan itu ke pimpinan DPR di Jakarta, Kamis (28/5/2015), mengatakan indikasi kerugian negara itu paling banyak dari program BUMN oleh BUMN pelaksana untuk program cetak sawah yang menimbulkan indikasi kerugian negara senilai Rp208,68 miliar.

"Khusus program cetak sawah, BPK telah berkoordinasi dengan Badan Reserese Kriminal Mabes Polri untuk menghitung kerugian negara," kata Harry.

Indikasi kerugian negara, kata Anggota VII BPK Achsanul Qosasi, merupakan definisi temuan BPK mengenai sudah adanya kerugian negara. Namun, angka valid kerugian negaranya menunggu perhitungan yang disesuaikan dengan konstruksi hukum oleh aparat penegak hukum.

Untuk program BL lain yang menimbulkan indikasi kerugian negara adalah Program Pembibitan Sapi senilai Rp1,45 miliar, dan Pengembangan Sorgum Rp1,68 miliar. Namun, itu baru enam dari 23 kegiatan BL yang diuji petik oleh BPK.

Tiga program tersebut merupakan kegiatan BUMN Membangun Desa sejak 2012. Harry mengatakan target dari program cetak sawah, pembibitan sapi dan pengembangan sorgum di bawah BUMN Membangun Desa tidak tercapai.

Selain indikasi kerugian negara, BPK juga mengungkapkan temuan potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara merupakan definisi BPK untuk temuan penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara yang bisa dinyatakan pulih jika nilai potensi tersebut dikembalikan ke negara.

Harry menjelaskan dari pengembangan sorgum, BPK menemukan potensi kerugian negara Rp9,97 miliar dan pembangunan rusun Rp4,22 miliar.

Achsanul Qosasi mengatakan jika dihitung sejak pelaksanaan program BL BUMN tahun 2003, dana yang dihimpun untuk BL BUMN mencapai Rp11,5 triliun. Dana yang terpakai dari Rp11,5 triliun itu sebesar Rp10,4 triliun.

Ia mengatakan sejak 2003, Program BL BUMN banyak yang tidak efektif dan mencapai target. Dia mencontohkan untuk program cetak sawah seluas 100.000 hektare, hanya 100 hektare yang sudah terealisasi.

"Itu juga sawahnya banyak yang tidak bisa dipakai," kata Achsanul.

Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo yang membidangi pertanian, meminta Kementerian BUMN dan aparat penegak hukum serius menindaklanjuti temuan BPK. Pasalnya, dari indikasi kerugian negara sebesar Rp211,8 miliar itu, DPR melihat pemborosan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk program ketahanan pangan.

"Harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab," katanya.

Secara garis besar, BPK menekankan pengelolaan keuangan negara BL BUMN yang tidak memadai antara lain karena aset program tersebut tidak terpelihara, BL BUMN tidak tercantum dalam laporan keuangan BUMN terkait, tidak didukung perencanaan dan pengawasan dalam RKAP BUMN pelaksana dan pemilihan rekanan pelaksana kegiatan tanpa prosedur yang berlaku di BUMN. (Ant)

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: