Mensos Minta Data Penerima KIP Disisir Ulang

WE Online, Banda Aceh - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan data penerima kartu Indonesia pintar (KIP) perlu disisir ulang agar yang berhak menerima, mendapat santunan pendidikan tersebut.

"Data penerimanya perlu disisir ulang ini karena banyak keluarga tidak mampu belum mengetahui dan menerima kartu Indonesia pintar," kata Menteri Sosial di Banda Aceh, Jumat (29/5/2015).

Hal itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa usai mengunjungi tiga rumah penerima program keluarga harapan di Gampong Lamseupeung, Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh. Menteri mengatakan, pihaknya terus membenahi kelemahan penyaluran kartu Indonesia pintar. Pembenahan itu agar kartu Indonesia pintar ini disalurkan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, kata dia, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama akan terus memvalidkan data penerima kartu Indonesia pintas.

"Seperti yang saya lakukan dengan mengunjungi tiga rumah penerima program keluarga harapan. Ternyata, anak-anak mereka belum terdata dan menerima kartu Indonesia pintar," kata dia.

Kartu Indonesia pintar tersebut, kata dia, merupakan program pemerintah pusat memberikan santunan pendidikan kepada anak-anak keluarga tidak mampu, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, kejuruan dan sederajat.

"Bantuannya berupa uang tunai yang bisa dicairkan sekali. Untuk SD mendapat Rp450 ribu per orang per tahun, SMP Rp750 ribu per tahun, dan SMA, SMK, MA, masing-masing Rp1 juta per tahun," kata Menteri Sosial.

Khofifah mengatakan pemerintah menargetkan 20,3 juta orang penerima kartu Indonesia pintar pada tahun 2015. Jumlah ini meningkat dua kali lipat pada tahun 2014, yang hanya 11,5 juta orang. Namun, kata Menteri Sosial, serapan penerima kartu Indonesia pintar pada tahun 2014 hanya 6,3 juta orang. Selebihnya atau 4,2 juta tidak terserap.

"Mengapa ini tidak terserap, saya tidak tahu. Termasuk juga data berapa serapan kartu Indonesia pintar hingga sekarang ini. Datanya ada di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama," kata Khofifah Indar Parawansa. (Ant)