Misteri Beras Tiongkok (Bagian I)

WE Online, Beijing - Perdebatan tentang beras plastik, beras imitasi, beras sintetis, atau apapun itu, diperkirakan masih akan terus bergulir meski Pemerintah telah menyatakan tidak ada beras plastik yang beredar di pasaran.

Terlebih Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisiatif mencari 'second opinion' ke laboratorium Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor terkait perbedaan hasil uji laboratorium terhadap beras yang diduga bercampur bahan berbahaya di Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan uji laboratorium PT Sucofindo, beras yang diuji mengandung senyawa "plasticer" dari tiga jenis, yakni BBP (benzyl butyl phthalate), DEHP (bis 2-ethylhexyl phthalate), dan DINP (diisononyl phthalate), atau bahan-bahan untuk membuat pipa, kabel dan lainnya.

Sementara hasil uji laboratorium Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan POM, serentak menyatakan beras yang dibeli salah seorang penjual bubur di Bekasi, Dewi Septiani, negatif mengandung bahan berbahaya, atau bahan sintetis.

Tiongkok yang memiliki rekam jejak keamanan pangan yang sangat rendah, ditengarai menjadi sumber keberadaan beras sintetis di Indonesia. Namun, disisi lain Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah memberikan izin impor beras, termasuk kepada Tiongkok.

Hal senada dinyatakan Kementerian Perdagangan Tiongkok yang menyatakan Indonesia tidak pernah memberikan izin impor sejak 2008.

"Tidak ada ekspor beras ke Indonesia sejak 2008, sebagai anggota WTO, Tiongkok menerapkan kuota ekspor untuk produk pertaniannya, termasuk beras dan tidak terlepas dari peran negara dalam perdagangan," demikian pernyataan Kementerian Perdagangan setempat.

"Berdasar batasan itu, hanya dua perusahaan yang melakukan ekspor beras Tiongkok yaitu 'China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation' serta 'Jilin Province Cereals, Oils and Foodstuffs Import and Export Corporation'," tambah pernyataan tersebut.

Pihak Kementerian Perdagangan Tiongkok berharap Indonesia dapat segera menemukan akar masalah dari isu tersebut dan hubungan serta kerja sama ekonomi perdagangan kedua negara dapat tetap berjalan secara sehat.

Bahkan pihak Tiongkok mengusulkan pertukaran hasil uji laboratorium terkait beras sintetis di Indonesia, yang diduga berasal dari Negeri Panda, sebagai salah satu upaya penuntasan kasus tersebut.

"Keberadaan beras sintetis di Indonesia harus dibuktikan secara rinci bahwa itu berasal dari Tiongkok," kata Wakil Dirjen Kantor Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina (AQSIQ) Tiongkok, Bi Kexin.

Perwakilan Pemerintah RI di Tiongkok dan pihak AQSIQ mengadakan pertemuan tertutup guna membahas peredaran beras yang diduga tercampur bahan sintetis di Indonesia, yang ditengarai berasal dari Tiongkok.

Bi Kexin mengatakan pihaknya memastikan tidak ada peredaran peredaran beras plastik di negaranya.

"Jika pun ada itu sangat mahal, sehingga tidak menguntungkan jika dipasarkan untuk dikonsumsi, karena tidak menguntungkan secara ekonomi," kata Bi Kexin.

Data Bea Cukai Data berbeda disampaikan Kantor Bea Cukai Tiongkok yang menyatakan ada ekspor beras dari Negeri Panda ke Indonesia, selain 37 negara lainnya seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Ekspor beras Tiongkok ke sejumlah negara pada Januari-Maret 2013 tercatat senilai 144.869.766 dolar AS, dengan penguasaan pasar dunia sekitar 100 persen.

Pada periode sama 2014 tercatat ekspor beras Tiongkok mencapai 33.7444.743 dolar AS, dan naik pada periode sama 2015 sebesar 43.976.215 dolar AS.

Berdasar data tersebut ekspor beras Tiongkok ke Indonesia pada Januari-Maret 2013 tercatat 89.158 dolar AS, dan melonjak pada periode sama 2014 yakni senilai 446.000 dolar AS. (Ant) BERSAMBUNG