Pemkot Kupang Jamin Raskin Layak Konsumsi

WE Online, Kupang - Pemerintash Kota Kupang memastikasn bantuan beras miskin (raskin) yang disalurkan kepada warga penerima, akan bebas dari sejumlah unsur berbahaya, dan layak untuk dikonsumsi.

"Kami jamin kelaikan raskin itu, karena beras yang ada merupakan beras asli dari petani," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean di Kupang, Rabu (3/6/2015).

Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang mengatakan hal itu menjawab peringatan Menteri Sosial RI terhadap kelaikan beras miskin (raskin) yang disalur kepada para penerima agar aman dikonsmusi.

Menurut Jonas, beras miskin yang dibagikan kepada 14 ribu kepala keluarga (KK) penerima di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu merupakan beras petani yang dikuasai oleh Badan Urusan Logistik daerah ini. Karena itu, maka sangat diyakini beras tersebut, layak dikonsumsi.

Secara institusi, kata Jonas, Pemerintah Kota Kupang dan Bulog Divre NTT, telah bersepakat menyalurkan beras laik yang aman untuk para konsumen. "Karena itu jika ditemukan ada kerusakan dan tidak layak konsusmi, maka bisa dilaporkan dan akan diganti," kata Jonas.

Pemerintah, kata dia, sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk bantuan program raskin, agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam keluarga.

Kepala Bagian Humas Badan Urusan Logistik Divisi Regional Nusa Tenggara Timur Marselina Rihi terpisah mengatakan, menyediakan 75.924 ton beras program bantuan keluarga miskin untuk disalurkan kepada 421.799 rumah tangga sasaran di seluruh wilayah provinsi kepuluan itu di 2015 ini.

Menurut dia, beras yang disediakan untuk pemenuhan intervensi program pemerintah tersebut, sangat layak untuk dikonsumsi, karena beras asli dari para petani, baik lokal maupun dari beberapa daerah di luar NTT. "Jadi berasnya tanpa ada unsur bahan berbahaya dan karena itu sangat layak dikonsumsi," katanya.

Dia mengatakan data hitungan akumulatif ketersediaan beras yang ada untuk program beras miskin, dapat dikalkulasi alokasinya untuk setiap kepala keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS), akan mendapatkan 15 kg selama 12 bulan, sehingga jumlahnya menjadi 75.923.820 kg atau 75.924 ton. "Saya kira masih banyak masyarakat yang bergantung dan berharap dari program bantuan beras ini," katanya.

Terkait pola penyaluran program beras miskin, Marselina mengatakan akan dilakukan melalui pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota dan akan dilanjutkan untuk didistribusi langsung oleh masing-masing desa dan kelurahan.

Dalam konteks tersebut, lanjut Marselina, Bulog NTT hanya sebagai penyedia beras dan disalurkan kepada pemerintah. Sementara untuk teknis pembagian serta warga penerima atau rumah tangga sasarannya menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

"Bulog tidak dalam posisi menentukan jumlah dan siapa RTS atau KK penerima raskin. Bulog menyediakan beras sesuai jumlah penerima yang diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing," kata Marselina. (Ant)