Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jika Benar Rekaman Itu Suara Rini, Pemerintahan Jokowi dalam Bahaya

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Munculnya rekaman suara penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, justru akan membahayakan pemerintahan saat ini. Untuk itu diperlukan pembuktian apakah benar itu suara Rini Soemarno atau bukan.

"Ini harus segera dibuktikan, apakah penghinaan itu keluar memang benar dari mulut Rini Soemarno atau bukan. Sebab jika benar, maka hal ini akan mengancam pemerintahan Presiden Jokowi sendiri," kata Pengamat Politik yang juga merupakan aktivis Barisan Rakyat Peduli Nawa Cita (Bara Nawacita), Ahmad Junaidi di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Lebih lanjut Ahmad Junaidi menyatakan, dalam rekaman itu disebut bahwa Presiden dinyatakan tidak tahu apa-apa atas pekerjaan Menteri Rini Soemarno. Dimana isi lengkap transkrip pembicaraan itu adalah: 'Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa'.

"Kita harus bisa melihat narasi disini, 'Presiden Tidak Ngerti Apa-Apa', jelas ini menunjukkan bahwa Menteri BUMN Rini M Soemarno, bertidak di luar kendali. 'nyawa' bahasa ini terlihat jelas bahwa Rini merupakan entitas sendiri yang bergerak diluar kendali Presiden RI," tutur Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi yang merupakan alumnus Pasca Sarjana UI jurusan Leadership Development ini juga menjelaskan bahwa perlu juga diketahui apakah kata-kata itu keluar dari alam bawah sadar Menteri Rini yang tidak disengaja akibat akumulasi posisinya sebagai Menteri yang memiliki pengaruh kuat di tubuh Pemerintah, ataukah kata-kata ini bagian dari strategi Rini yang sengaja dia lontarkan agar dia merasa superior sekalipun berhadapan dengan Presiden secara langsung.

"Bila ucapan Rini Soemarno itu betul dan fakta menunjukkan dirinya berkata seperti itu sesuai dengan isi transkrip, bisa dibilang Pemerintahan Jokowi dalam bahaya," jelasnya.

Apalagi, tambah Junaidi, Menteri Rini telah melakukan teken kontrak hutang untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 520 Trilyun kepada Pemerintahan RRC. Selain itu, Rini juga berperan mengalihkan pos dana BBM Rp 48 Trilyun yang sedianya untuk ekonomi kerakyatan, tetapi malah dialirkan ke BUMN-BUMN. Dimana penempatan direksi-direksi BUMN proses assesment-nya juga dibawah kendali dirinya.

"Selain itu, Rini Soemarno juga punya pengaruh kuat di Pertamina. Ini artinya, Rini punya kekuatan politik logistik yang kuat," tambah Junaidi.

Karena itu ia berharap, kepemimpinan Presiden harus ditegakkan dengan kuat, karena prinsip pemerintahan kita adalah Presidensial dimana kepemimpinan mengerucut pada satu orang, apabila kemudian Menteri Rini menyatakan dirinya tidak terdikte oleh Presiden sementara Menteri Rini membawa urusan negara, maka manuver-manuvernya bukan hanya membahayakan tapi bisa dikatakan tidak bertanggungjawab.

"Saya juga menelusuri pemberitaan di media-media dengan metodologi  Media Monitoring,  ternyata memang ‘tone’ Rini M Soemarno negatif sekali diatas 80% dari seluruh pemberitaan tentang Menteri Rini, menjadi pertanyaan ada apa dengan Menteri Rini sehingga apa yang dilakukannya tidak mendapat respon positif, hal yang berbeda justru dari Menteri Susi dimana respon positifnya tinggi sekali sekitar 70%," imbuhnya.

"Inilah yang membuat saya mengambil kesimpulan Menteri Rini justru menghambat jalannya Pemerintahan Jokowi. Efektifitas Pemerintahan Jokowi akan terganggu  apabila Menteri Rini Soemarno dipertahankan," tukas Junaidi.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Achmad Fauzi
Editor: Achmad Fauzi

Advertisement

Bagikan Artikel: