Jokowi: Dana 'Kartu Sakti' dari Pengalihan Subsidi BBM

Warta Ekonomi -

WE Online, Purwokerto - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, butuh triliunan rupiah untuk membagikan 88 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS), 20 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan 16 juta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat.

Mengenai sumber dana untuk pembiayaan kartu-kartu tersebut, menurut Presiden Jokowi, beradal dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi pengalihan subsidi BBM itu sebagian  untuk kartu-kartu tadi, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk kesehahteraan," kata Jokowi saat berkunjung di Kantor Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2015).

Pada kunjungan ke Banyumas kali ini, Presiden menyerahkan 2.566 kartu, dengan rincian KIP 427, KIS 1705, KKS 429, dan Kartu ASPDB 5. Berbeda dengan KIS, KIP, dan KKS yang diluncurkan sejak tahun lalu, Kartu ASPDB baru dimulai tahun 2015 ini.

Presiden Jokowi menjelaskan, selain untuk membiayai kartu-kartu tersebut, pengalihan subsidi BBM juga digunakan untuk membangun waduk, membangun irigasi, membeli kapal-kapal kecil untuk nelayan, dan juga untuk perbaikan jalan.

"Jadi supaya rakyat tahu uangnya dari mana dan untuk apa, sudah jelas semuanya," terang Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, tujuan utama pembagian keempat kartu tersebut adalah untuk memudahkan rakyat mendapatkan berbagai manfaat dari program bantuan sosial Pemerintah. Manfaat diberikan dalam bentuk simpanan, bukan dalam bentuk uang tunai.

Presiden menjelaskan, untuk penerima kartu ASPDB akan diberikan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan, sedangkan penerima KIP menerima bantuan Rp 450.000 – Rp 1.000.000, dan penerima KKS menerima dana sebesar Rp 600.000 setiap tiga bulan.

Presiden meminta agar penerima kartu-kartu tersebut menggunakan dana yang diterimanya dengan baik. Sebab, ini merupakan program investasi jangka panjang untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia.

"Saya ingatkan kepada anak-anak, jangan dipakai untuk beli pulsa. Leres mboten? Mengke ono sing dienggo tuku pulsa, cabut! Janjian loh niki, nggih," pesan Presiden Jokowi kepada perwakilan penerima KIP.

Jika ada permasalahan terkait penggunaa kartu-kartu itu, Presiden Jokowi meminta agar disampaikan ke Lurah, Camat, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Ia menegaskan, siapapun yang menemukan rumah sakit dan sekolah yang menolak kartu ini harus melaporkan agar bisa segera ditangani.

Tampak hadir dalam Acara tersebut adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.