PKB Dukung Jokowi Rombak Menteri Nonparpol

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan menilai kinerja menteri dan kondisi politik ekonomi selama tujuh bulan harus menjadi pelajaran penting bagi presiden dalam mengambil kebijakan "reshuffle" atau perombakan kabinet.

"Fakta data dan lapangan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia terus terpuruk," katanya di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi dan nilai rupiah anjlok, inflasi dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, tingkat kesejahteraan nelayan dan petani turun, demo dan ketidakpuasan nelayan disuarakan dibanyak wilayah. Sementara itu menurut dia, karut marut angkutan udara dan darat terus terjadi, kesejahteraan dan daya beli masyarakat melemah membuat sektor riil terpukul hingga 50 persen.

"Lalu banyak pabrik akan tutup mengurangi tenaga kerja, bahkan hal yang strategis buat negara diserahkan ke asing," ujarnya.

Daniel menjelaskan ketika pembentukan Kabinet Kerja, presiden didorong untuk menyingkirkan kader partai meskipun baik dan profesional. Namun, menurut dia saat ini keterpurukan justru berasal dari menteri-menteri nonparpol yang terbukti tidak memberi kontribusi mewujudkan nawacita dan janji presiden.

"Hal ini bisa terjadi karena menteri-menteri nonparpol tidak memiliki nilai lebih kepada presiden," ucapnya.

Menurut dia, menteri nonparpol umumnya tidak memiliki ikatan ideologi, maupun tanggung jawab dan dukungan basis sosial politik yang kuat. Mereka ujar Daniel hanya berperan diranah individu sehingga bila terjadi instabilitas politik mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya.

"Bahkan banyak yang hanya memikirkan kelompok dan bandarnya saja. Jangan dikira mereka tidak memiliki dukungan para cukong di belakangnya," tukasnya.

Sementara itu ujar dia, kader parpol setidaknya memiliki basis sosial politik yang kuat baik di parlemen maupun di akar rumput. Dia menegaskan partai politik merupakan organisasi terbesar dan paling kompleks yang ada setelah negara yang strukturnya lengkap dari pusat hingga ke pedesaan terkecil.

"Kader-kader terbaik parpol sudah teruji dalam mengelola persoalan masyarakat," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menilai pemeritahan di mana pun membutuhkan stabilitas politik sebagai dasar mewujudkan segala visi dan ideologi memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. Menurut dia partai politik adalah bagian utuhnya dalam sistem demokrasi Pancasila yang kita anut dan menyingkirkan partai sama artinya melemahkan sistem demokrasi.

"Apabila Presiden Jokowi ingin pemerintahannya mampu memperbaiki keadaan maka beliau harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya dengan memperkuat sistem demokrasi yang dianut Indonesia agar pemerintahanberjalan efektif dan kuat dalam mewujudkan nawacita dan kemandirian nasional," tegasnya.

Menurut dia, jangan sampai reshuffle justru semakin memperlemah pemerintahan dan mencabut akar stabilitas politik ekonomi yang saat ini sangat dibutuhkan.

Daniel mengemukakan, menjelang "reshuffle" muncul upaya sistematis yang ingin memisahkan Presiden Jokowi dari akar partai pengusungnya. Dia mengatakan apabila hal itu terjadi maka akan semakin melemahkan dan membahayakan pemerintahan Kabinet Kerja.

"Bila ini terjadi maka reshuffle justru membuat stabilitas politik dan ekonomi semakin terpuruk," pungkasnya. (Ant)