Jokowi Diminta Tak Sia-siakan Kesempatan Lakukan 'Reshuffle'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan dalam perombakan Kabinet Kerja.

"Ini yang harus diperhatikan, karena penggantian pemerintahan yang berkali-kali akan menyebabkan kepercayaan kepada keseluruhan pemerintahan akan hilang," katanya saat konferensi pers silaturahmi intelektual Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Perombakan harus dilakukan dengan tujuan untuk membangun sebuah kabinet yang dapat bekerja secara maksimal dan menarik kembali rasa percaya dari dunia investasi, internasional dan masyarakat pada umumnya, kata Rizal. Menurut dia, kinerja kabinet kerja saat ini tidak seperti yang diharapkan. Untuk itu, perlu dirombak.

Rizal mengatakan, perombakan harus dilakukan pada menteri-menteri yang berkinerja buruk, terutama menteri di bidang ekonomi untuk menjaga agar perekonomian tidak terus merosot. Intelektual Indonesia yang masuk daftar 100 pemikir global versi majalah Foreign Policy tersebut mengingatkan pula bahwa menteri-menteri hasil perombakan harus bisa bekerja sama dalam tim walaupun berasal dari latar belakang partai yang berbeda.

Peneliti senior bidang politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan kegagalan Presiden Jokowi mempertahankan harapan masyarakat yang tinggi pada tiga bulan atau seratus hari pertama menjadi titik balik kepercayaan publik terhadap kabinet kerja. Masyarakat yang memiliki harapan tinggi, di tiga bulan pertama pemerintahan justru disuguhi banyak masalah.

"Presiden Jokowi menjadi seolah tidak bisa menghadapi gempuran-gempuran yang ada," katanya.

Siti mengatakan seharusnya Presiden mampu membaca psikologi politik bahwa kondisi masyarakat yang melambungkan dan memuja-muja namanya bukan berarti apapun yang dilakukan pemerintah akan diterima begitu saja.

"Karena itulah ada resistensi. Berbagai masalah menjadi berkaitan, terutama bidang ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kepastian hukum, belum lagi ada intervensi Kementerian Hukum dan HAM terhadap internal partai, dan lain sebagainya," kata Siti. (Ant)