Legislator Harap Jenderal Gatot Perbolehkan Anggota TNI Perempuan Berjilbab

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay berharap calon panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang telah mendapat persetujuan Komisi I mewujudkan aspirasi masyarakat dan sebagian anggota TNI perempuan untuk diperbolehkan mengenakan jilbab saat bertugas.

"Aspirasi seperti ini kan sudah berkembang sejak kepemimpinan TNI yang sebelumnya, bahkan sudah hampir ditetapkan. Tidak ada salahnya diwujudkan di masa Pak Gatot memimpin," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan tidak ada satu pun aturan yang dilanggar bila kebijakan memperbolehkan anggota TNI perempuan mengenakan jilbab diterapkan. Justru kebijakan itu bisa meningkatkan simpati publik kepada TNI.

Tentang kekhawatiran penggunaan jilbab akan mengganggu tugas anggota perempuan, Saleh mengatakan perlu ada aturan internal di TNI agar hal itu tidak mengganggu kedisiplinan anggota yang memilih mengenakan jilbab.

"Sifatnya opsional, tidak diharuskan. Yang penting terbuka ruang bagi anggota perempuan yang ingin mengenakan jilbab," tuturnya.

Menurut Saleh, bagi sebagian kalangan penggunaan jilbab merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengamalan ajaran agama. Karena itu, memperbolehkan mengenakan jilbab sama artinya dengan membuka ruang untuk melaksanakan salah satu ajaran agama.

"Dan beragama adalah bagian dari hak setiap orang yang perlu dihormati," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui permohonan Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Jenderal TNI Moeldoko dari jabatan Panglima TNI dan mengangkat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai penggantinya. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan, hanya Fraksi NasDem, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Golkar yang memberikan beberapa catatan.

Fraksi Partai NasDem meminta panglima TNI yang baru berkomitmen untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri, sedangkan Fraksi PPP meminta komitmen Gatot Nurmantyo untuk bertanggung jawab.

Catatan dari Fraksi Partai Golkar adalah meminta komitmen panglima TNI yang baru untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mencari solusi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di lingkungan TNI dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas TNI. (Ant)