Komisi XI Kecewa dengan Presiden

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menyatakan kecewa mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo mengundang 11 ekonom ke Istana karena beberapa di antara mereka dinilainya terkait erat dengan kasus Bank Century.

"Saya melihat beberapa orang dari 11 ekonom yang mendapat undangan ke Istana terkait dengan kasus Bank Century," kata Mukhammad Misbakhun pada diskusi "Mewujudkan Ekonomi Pro-Rakyat" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Menurut Misbakhun, Presiden Joko Widodo memiliki visi ekonomi kerakyatan sehingga disayangkan jika meminta masukan dari ekonom yang terkait erat kasus Bank Century yang justru merugikan rakyat. Politikus Partai Golkar ini juga mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang mengundang 11 ekonom tersebut, karena sebagian besar dari mereka menyarankan agar Indonesia menambah utang luar negeri.

"Hal ini jelas bertentangan dengan visi ekonomi kerakyatan," katanya.

Ke-11 ekonom yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana beberapa hari lalu antara lain, Destry Damayanti, Tony Prasentyantono, Arif Budimanta, Iman Sugema, Hendri Saparini, Anton Gunawan, A Prasetyantoko, Poltak Hotradero, Lin Che Wei, dan Raden Pardede.

Menurut Misbakhun, langkah Pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakayatan masih terkendala dengan kelompok kepentingan yang lebih memilih kebijakan meningkatkan utang luar negeri. Jika Indonesia menambah utang luar negeri, kata dia, maka ketergantungan Indonesia terhadap negara lain semakin besar dan sulit dihilangkan meskipun saling keterkaitan dalam ekonomi global tidak dapat dihilangkan.

"Pendiri negara Indonesia membangun negara dengan menerapkan ekonomi kerakyatan, sehingga Indonesia tidak boleh kehilangan dasar ekonomi konstitusi yang memberikan subsidi kepada rakyat tanpa bergantung pada utang luar negeri," katanya.

Misbakhun menegaskan, dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia maka subsidi tidak boleh dihapuskan dan ekonomi konstitusi harus terus ditegakkan. Ia mengakui, kondisi perekonomian dunia saat ini sedang buruk dan bahkan ada negara yang sudah menyatakan negaranya bangkrut.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat pada kwartal pertama tahun 2015 dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen masih cukup baik.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak semakin melambat, ia mengimbau agar Pemerintah tidak menambah utang luar negeri," katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan, Arief Budimanta mengakui, dirinya hadir pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan 11 ekonom di Istana. Menurut Arif Budimanta, pertemuan tersebut untuk mendapatkan suatu pemikiran dan sekaligus mempercepat stabilitas ekonomi nasional.

"Pemerintah optimistis dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik pada kuartal kedua tahun 2015. Apalagi program-program kerakyatan dalam waktu dekat sudah dicairkan sehingga membantu meningkatkan konsumsi masyarakat," ujarnya. (Ant)