Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mendagri Terima Usulan Pj dari Gubernur Riau

Warta Ekonomi -

WE Online, Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan sudah menerima usulan kandidat penjabat (Pj) yang akan mengisi kekosongan kekuasaan sementara di sembilan daerah di Provinsi Riau, saat berlangsungnya Pemilu Kepala Daerah serentak pada Desember 2015.

"Sudah saya terima usulan Pj dari gubernur, karena saya meminta gubernur mengusulkan tiga nama untuk setiap daerah (kabupaten/kota)," ujar Mendagri di Pekanbaru, Riau, Jumat (3/7/2015).

Ada sembilan kebupaten/kota di Riau yang akan menggelar Pilkada serentak, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Siak, dan Kabupaten Bengkalis.

Ia mengatakan akan secepatnya memproses usulan nama-nama calon Pj tersebut. Tjahjo mengatakan, penilaian terhadap setiap kandidat tidak berdasarkan nomor urut penulisan nama karena akan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi.

"Tidak otomatis yang jadi nomor satu, dua atau tiga. Saya akan tanya ke Pak Gubernur bagaimana yang nomor ini kepangkatannya apa sudah cukup, pengalamannya bagaimana, adakah pengaduan dari masyarakat, betulkah pengaduan itu atau jangan-jangan hanya fitnah," paparnya.

Ia mengatakan, hal yang paling penting adalah kandidat Pj yang akan terpilihan nanti harus tidak memiliki kepentingan politik yang mendukung salah satu calon kepala daerah pada Pilkada serentak mendatang.

"Yang penting Pj-nya harus netral. Misi adalah suksesnya Pilkada serentak, dan harus patuh apa pun perintah gubernur," ucapnya seraya menambahkan keputusan terhadap Pj akan dilakukan secepatnya.

Ia menuturkan, pihaknya juta telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah kekurangan dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak. Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, kepada DPR, biaya pengamanan untuk pelaksanaan Pilkada serentak diperlukan sebesar Rp1,07 triliun. Namun, anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar.

Sedangkan dana pengamanan yang dialokasikan dalam APBD tahun ini untuk 269 daerah tersedia Rp645 miliar untuk kepolisian, kejaksaan dan aparatur setempat. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Advertisement

Bagikan Artikel: