Sutiyoso Keluhkan BIN Kekurangan Personel Buat Amankan Pilkada

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso mengeluhkan kekurangan jumlah personel Badan Intelijen Negara untuk mengamankan Pilkada serentak 5 Desember 2015.

"BIN untuk mengcover satu kabupaten/kota dibutuhkan 5-6 orang, lalu kalikan ratusan daerah yang mengadakan pilkada serentak jadi bisa berapa orang yang dibutuhkan," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Dia menjelaskan kebutuhan BIN saat ini sangat jauh dari kebutuhan terutama menghadapi Pilkada serentak. Menurut dia ada 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, apabila 10 persen di antaranya ricuh maka akan terjadi kekacauan.

"Ada 269 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, anda bayangkan kalau 10 persen di antaranya kacau maka akan terjadi kekacauan. Hal itu tidak boleh terjadi," ujarnya.

Menurut dia, karena itu diperlukan prioritas untuk mengisi daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak itu. Dia mengatakan akan berbicara dengan Panglima TNI sumber anggota yang digunakan membantu mengamankan daerah-daerah tersebut.

"Nah tentu ada kaitannya dengan Panglima TNI, sumbernya bisa dari macam-macam bisa dari orang sipil, bisa juga dari anggota kita (BIN)," katanya.

Rapat Paripurna DPR RI ke-36 di masa sidang ke IV memberikan persetujuan kepada Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI pada Selasa (30/6/2015).

"Perkenankan apakah laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil calon Kepala Badan Intelijen Negara disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat.

Seluruh anggota DPR RI menjawab setuju atas pertanyaan Fahri tersebut lalu Fahri mengetuk palu tanda persetujuan DPR RI kepada Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam laporannya mengatakan Komisi I DPR RI sudah menyelenggarakan uji kelayakan terhadap Sutiyoso pada Selasa (30/6/2015).

Dia mengatakan setelah uji kelayakan tersebut, Komisi I DPR RI melakukan rapat intern untuk memberikan pandangan tiap-tiap fraksi. (Ant)