Awas Pak Jokowi, Salah 'Reshuffle' Bahayakan Pemerintahan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam mengambil kebijakan perombakan ("reshuffle") kabinet, karena keputusan yang salah dapat membahayakan pemerintahan.

"Presiden harus memiliki pertimbangan politik yang matang sebelum melakukan perombakan kabinet," ujar Ubedilah ketika dihubungi Antara terkait isu "reshuffle" di Jakarta, Senin (6/7/2015).

Menurut Ubedilah, meskipun perombakan kabinet disertai argumentasi masuk akal, misalnya, karena kinerja, tetapi jika dilakukan tanpa konsolidasi politik yang baik antarelite politik, maka akan memperluas sentimen negatif terhadap pemerintah.

"Sentimen negatif yang meluas ini berbahaya bagi pemerintahan. Presiden jangan sampai memilih orang-orang yang tidak diterima oleh koalisi pendukung, Koalisi Indonesia Hebat, maupun Ketua Umum PDI Perjuangan," ujar pria yang turut terlibat dalam pembentukan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) tahun 1996 ini.

Jika memang Presiden Joko Widodo sulit melakukan konsolidasi antarelite politik, lanjut Ubedilah, sebaiknya orang nomor satu Indonesia itu tidak perlu melakukan perombakan kabinet. Namun, jika benar-benar akan dilakukan, Ubedilah berharap kebijakan itu akan dibuat memang berdasarkan kinerja, bukan karena alasan suka atau tidak suka.

"Selain itu pemerintah harus bisa menetapkan apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam lima tahun pemerintahan. Dari sini akan bisa didapatkan menteri yang seperti apa yang dibutuhkan, bukan asal comot dan ganti tanpa tujuan." Ada pun isu sekitar perombakan kabinet. Pertempuran opini yang terjadi di media-media memanas berkat adanya kabar yang menyebut salah satu menteri di Kabinet Kerja telah menghina presiden.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Mahyudin sempat meminta masyarakat tidak mengganggu Presiden Jokowi dengan isu-isu perombakan kabinet, dan memberikan orang nomor satu di Indonesia itu kesempatan untuk bekerja.

"Saya tidak tahu dari mana sumber isu perombakan ini. Mungkin saja berasal dari orang yang berambisi jadi menteri," kata Mahyudin, yang juga anggota KomisI I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini. (Ant)