Ahok Tidak Puas dengan Penilaian Keuangan oleh BPK

WE Online, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.

Hal tersebut diutarakan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan 2014.

"Tentu saja saya tidak puas dengan penilaian itu. Kita adalah pemerintah, jadi seharusnya tidak boleh sampai ada penilaian dengan pengecualian," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).

Menurut dia, permasalahan yang kerap kali muncul dan berdampak terhadap opini atau penilaian laporan keuangan itu, terutama terkait aset-aset yang dimiliki serta dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sebetulnya, kalau kita cermati lagi, inti permasalahannya sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Masalah pertama adalah mengenai aset. Kemudian, terkait juga dengan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak beres," ujar Basuki.

Oleh karena itu, dia berjanji akan menyelesaikan dua permasalahan yang kerap menjadi sorotan BPK tersebut. Terlebih, dia pun meminta BPK agar mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan aset.

"Yang jelas sekali, masalah aset itu selalu menjadi sorotan. Maka, saya minta BPK supaya mau membantu mengeluarkan rekomendasi, misalnya untuk pembatalan, pemutusan atau renegosiasi atas perjanjian-perjanjian mengenai aset Pemprov," tutur Basuki.

Lebih lanjut, mantan bupati Belitung Timur itu mengungkapkan kedepannya, pihaknya berencana memberlakukan sistem aktual basis, sehingga transaksi keuangan yang dianggap tidak sesuai dapat dibatalkan atau dinonaktifkan.

"Jadi, nanti seperti sistem di bank, kalau kira-kira ada transaksi keuangan yang tidak sesuai, bisa dikunci atau dibatalkan. Karena kedepannya semua transaksi keuangan itu kan harus dilakukan secara elektronik, sehingga sistem ini memungkinkan," ungkap Basuki. (Ant)