Ini Arah Kebijakan Perpajakan Tahun 2016

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan arah kebijakan perpajakan untuk tahun 2016.

Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Menurut Ahmadi, ada empat arah kebijakan di bidang perpajakan untuk tahun 2016. Pertama, kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.

Kebijakan kedua, yakni kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk arah kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional. "Dan keempat kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai," ujarnya.

Sementara itu, untuk tema arah kebijakan fiskal tahun 2016 adalah penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Beberapa strategi yang akan ditempuh di antaranya memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Selain itu, memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tekanan yang kuat serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons ketidakpastian dan mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

"Melalui startegi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali, dan berkelanjutan," tambahnya.