Percepatan Pembangunan Tak Ditentukan Besar Kecilnya Daerah

WE Online, Jakarta - Percepatan pembangunan daerah tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya luas wilayah daerah tetapi dari kemampuan mengimplementasikan kebijakan secara cepat, demikian hasil diskusi DPD RI bersama Forum Editor di Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Diskusi yang diikuti oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad serta sejumlah senator itu menghadirkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah sebagai pembicara.

"Dua Abdullah, nama kedua kepala daerah ini, bisa menjadi contoh bagaimana mereka bisa mempercepat pembangunan untuk hasil terbaik," kata Ketua Komite II DPD RI Ahmad Muqowam.

Pada acara itu Abdullah Azwar Anas memaparkan percepatan layanan publik, misalnya, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) hanya lima menit, bayi lahir di klinik atau rumah sakit langsung mendapat akte lahir saat pulang dari klinik atau rumah sakit, tes calon pegawai negeri sipil sangat transparan.

Lalu pembangunan Bandara ramah lingkungan tanpa pendingin udara tetapi sejuk (green airport), penataan kampung pintar, dan peningkatan layanan pendidikan serta kesehatan.

"Percepatan pembangunan daerah bukan dari besar kecilnya daerah tapi dari keberanian mengimplementasikan kebijakan sesuai kebutuhan rakyat," katanya.

Ia menambahkan banyak daerah lambat atau bahkan gagal dalam percepatan pembangunan karena hanya meniru dari pembangunan di daerah lain padahal belum tentu sesuai dengan karakter daerahnya.

Azwar mengatakan ada daerah yang luas wilayahnya besar tetapi lambat dalam pembangunan, sebaliknya, daerah lain yang kecil bisa cepat pembangunannya.

Atas percepatan pembangunan dan layanan publik itu, Banyuwangi pada 2014 meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten berkinerja sangat tinggi.

Azwar menambahkan kabupatennya mendapat penghargaan dari Amerika Serikat sebagai salah satu dari 40 pemerintah daerah di dunia yang berjejaring.

"Banyuwangi sekarang jauh lebih maju dibanding beberapa tahun lalu, bahkan salah satu termaju di Jatim," katanya.

Sementara Nurdin Abdullah menegaskan bahwa Kabupaten Bantaeng sangat memperhatikan aspirasi rakyat di daerah.

Nurdin yang juga Sekjen Apkasi (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) mampu mengubah Bantaeng dari salah satu kabupaten tertinggal di Sulsel menjadi kabupaten termaju kedua di provinsi itu.

Kemajuan Bantaeng ditandai dengan pembanguan smelter (pabrik pengolahan) bijih nikel yang mampu menyerap banyak tenaga kerja setempat.

Kabupaten itu juga memiliki rumah sakit international, memiliki layanan ambulance gratis bagi rakyatnya dengan menjemput masyarakat yang sakit.

Bantaeng merupakan kabupaten tersibuk ke-2 di Sulsel dalam masalah ekonomi karena banyak perusahaan Sulsel serta perusahan Jepang.

Nurdin merupakan alumni Jepang dan lama bekerja di negeri matahari terbit itu.

Bantaeng kini telah terbebas dari banjir dengan adanya waduk yang dibangun Nurdin. Beragam infrastruktur daerah juga dikembangkan.

"Kualitas kepala daerah memang menentukan percepatan pembangunan daerah," kata Farouk. (Ant)