WE Online, Jakarta - Presiden Direktur Bolt, Dicky Mochtar mengungkapkan tiga dorongan yang membuat perusahaanya mesti mendapatkan lisensi nasional di pita 2.300 MHZ.
"Pertama, penetrasi pita lebar di Indonesia rendah. Tahun lalu, Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia (APJI) mencatat jumlah pengakses dunia maya di Indonesia baru mencapai 88,1 juta jiwa," katanya belum lama ini di Jakarta.
"Kedua, kebutuhan layanan yang tinggi. Para pengguna internet umumnya ingin kualitas layanan terus meningkat. Bagi operator, kebutuhan tersebut hanya bisa dipenuhi melalui ekspansi BTS atau penambahan alokasi frekuensi," jelasnya.
Adapun alasan yang ketiga dipengaruhi ekonomi dan regulasi. Dicky mengatakan, hasil riset bank dunia menyebut tambahan penetrasi pita lebar sebesar 10 persen penduduk negara berkembang akan memacu pertumbuhan ekonomi 1,38 persen. Riset ini menurutnya, mendorong pemerintah meluncurkam Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019.
Saat ini, Bolt cuma memiliki lisensi yang diperuntukan bagi zona Jabodetabek-Banten dengan alokasi 15 MHz untuk menggelar 4G LTE. Sementara di Medan,perusahaan yang merupakan bagian kelompok usaha Lippo tersebut harus memakai lisensi milik PT First Media Tbk supaya bisa menggelar layanan generasi keempat.
Bolt sendiri mesti siap menggelontorkan dana sebesar Rp 3 triliun guna mendapatkan frekuensi tambahan dan menjadi berlisensi nasional.
"Memang mahal untuk lisensi nasional. Saya yakin bisa mendapatkan pembiayaan baik dari pinjaman bank atau kas internal," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Febri Kurnia
Editor: Achmad Fauzi
Tag Terkait:
Advertisement
