Jokowi Akan 'Teleconference' dengan Nelayan di Kupang Terkait Desa 'Broadband'

WE Online, Kupang - Presiden Joko Widodo akan berdialog dengan para nelayan di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT dalam bentuk "teleconference" pada 17 Agustus 2015, sebelum peluncuran Silawan sebagai desa nelayan "broadband" di perbatasan RI-Timor Leste.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu Stavanus Supardji ketika dihubungi dari Kupang, Selasa (28/7/2015), membenarkan hal tersebut, dan menjelaskan bahwa Silawan merupakan salah satu dari 50 desa di Indonesia yang masuk dalam program desa nelayan "broadband" yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ia mengharapkan agar forum dialog tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para nelayan Desa Silawan untuk menyampaikan segala kekurangan serta kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

Terkait Silawan ditetapkan sebagai salah satu desa nelayan 'broadband', dia mengaku merupakan kebijakan yang strategis dari pemerintah pusat, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di tapal batas negara.

Kampung Nelayan Digital (broadband) ini mendapat dukungan penuh dari PT Telkom Indonesia terhadap program 1.000 Kampung Nelayan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada masa awal pemerintahannya. Telkom mengembangkan potensi yang ada pada ekosistem kampung nelayan yang diintegrasikan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dijuluki "Kampung Nelayan Digital".

Perusahaan Telekomonukasi ini berencana melanjutkan langkahnya mendukung gagasan Poros Maritim yang diwacanakan Presiden Joko Widodo dengan memperdalam penetrasi maritim broadband. Infrastruktur dan ekosistem broadband diyakini akan mempercepat proses bisnis di Poros Maritim.

Perusahaan ini akan menggarap segmen logistik maritime dengan fokus pada program Broadband Ports atau menyediakan infrastruktur broadband untuk pelabuhan dalam mendukung kelancaran proses logistik nasional.

Selain Desa Silawan yang dipilih menjadi desa nelayan 'broadband', Pemerintah Pusat juga mengkoneksikan program Sekaya Maritim atau 1.000 desa nelayan maritim di tiga desa di kawasan perbatasan RI-Timor Leste.

Ketiga desa itu, masing-masing Desa Kenebobo, Jenilu dan Desa Dualaus yang berada di wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.

Untuk kepentingan Program Sekaya Maritim ini, Pemerintah Kabupaten Belu sedang menggenjot peningkatan infrastruktur dalam desa, untuk bisa lebih menggairahkan dan lebih indah dan layak menerima program tersebut.

Selain itu, juga sedang dilakukan proses sertifikasi terhadap tanah milik warga nelayan di daerah itu, sehingga dalam intervensi program, bisa berjalan lancar, karena penerima program harus berada di atas lahannya sendiri.

"Hingga kini upaya sertifikasi lahan nelayan sedang dilakukan di tiga desa tersebut," katanya.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pengembangan poros maritim sebagai garda terdepan kemajuan dan kedaulatan bangsa dengan menetapkan pengembangan 1.000 Kampung Nelayan di seluruh Indonesia. Kampung Nelayan tersebut nantinya akan diberikan perhatian lebih di bidang infrastruktur fisik dan non-fisik.

Presiden telah meminta semua pihak menyukseskan program 1.000 Kampung Nelayan tersebut yang Mandiri, tangguh, Indah dan Maju (Sekaya Maritim). (Ant)