Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Musim Kemarau, Jabar Sudah Siaga Kekeringan

Warta Ekonomi -

WE Online, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga bencana kekeringan hingga Desember 2015 sebagai upaya menghadapi musim kering yang terjadi saat ini, ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

"Kita juga sudah siaga kekeringan, sejak beberapa hari lalu. Siaga kekeringan ini sampai Desember nanti, ketentuannya sampai 1 Desember 2015," kata Deddy Mizwar, usai menghadiri Halal Bihalal di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa (28/7/2015). 
 
Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 60 hektare sawah di Provinsi Jawa Barat yang terancam kekeringan akibat musim kemarau tahun ini.

Menurut dia, salah satu upaya lain yang dilakukan pihaknya terkait musim kemarau yang melanda wilayah Jabar ialah dengan mengintruksikan shalat istisqo kepada setiap kabupaten/kota agar Tuhan segera menurunkan hujan di wilayahnya masing-masing.

"Artinya kita siaga untuk menghadapi musim kering, jadi bagaimana caranya, ya ini bencana karena alam, imbauan pertama adalah satu shalat istisqo dan ternyata turun hujan di beberapa tempat, kemarin Kabupaten Bandung turun hujan juga sekitar tiga jam, gede hujannya" kata dia.

Dikatakan dia, salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang harus diwaspadai saat musim kemarau ialah Kabupaten Bandung karena di wilayah tersebut merupakan banyak mata air dan hulu Sungai Citarum.

"Yang paling rawan adalah di Kabupaten Bandung, tempat dan sumber air di sana, kalau di sana kekeringan berarti tempat lain sudah parah, Di sana hulu Citarum," kata dia.

Selain itu, ia dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga telah berdiskusi terkait upaya menghadapi bencana kekeringan yakni dengan melakukan upaya pipanisasi untuk mata air yang dikuasi warga/pribadi atau oleh pihak asing/swasta.

"Makanya kemarin bicara bagaimana misalkan pipanisasi di mata air yang ada, atau kita beli mata air yang dikuasi rakyat, kita beli tanahnya, supaya bisa pipanisasi ke arah penduduk yang membutuhkan. Dan itu perlu didata dulu di mana mata air yang dikuasi oleh pribadi di masyarakat sebaiknya dikuasi pemerintah," kata dia. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: